Komunikasi Notaris OK, Tak Perlu OTT


MALANG – Operasi Tangkap Tangan (OTT) dua pejabat Badan Pertanahan Kota Malang, yaitu Kasi Penataan Pertanahan, Agus Prasmono dan Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu dan Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Bekti Anistama Rianingtyas  oleh tim Saber Pungli Mabes Polri beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya. Hal itu menjadi bahasan para pengurus organisasi ini saat menggelar rapat.
Ketua INI Malang Raya Imam Rahmad mengatakan, pihaknya perlu menyinggung perkara OTT dua pejabat BPN, karena kasus ini juga melibatkan salah satu notaris, yaitu Dinar Fatmawati Risantoso. Menurut Imam, kasu OTT sebetulnya tak perlu terjadi, jika sejak awal ada komunikasi.
”Saya mendukung langkah Bu Dinar memberantas pungutan liar. Tapi kasus seperti kemarin, sebetulnya bisa dihindari, jika sebelumnya ada komunikasi,’’ ucapnya.
Imam  menyebutkan, selama dia menjadi notaris dan berurusan dengan BPN, tak pernah ada persoalan. Bahkan, tak pernah mendapat pungutan liar. ”Saya serius mengatakan ini. Selama mengurus apapun, semuanya sesuai prosedur. Tak ada tuh pegawai yang meminta pungli (pungutan liar),’’ tegasnya.
Dia menegaskan tak ada pungli, bukan karena ingin membela pegawai BPN. Tapi karena selama ini komunikasi yang dijalinnya dengan pihak BPN sangat baik.  Jalinan komunikasi itulah yang terus menerus dijaga. ”Lha kemarin informasinya seperti itu. Kenapa kok kami tidak dilapori. Jika yang bersangkutan mengadukan ke kami, kan bisa diselesaikan,’’ kata Imam.
Sejauh ini, Imam menyebutkan, komunikasi dengan BPN tidak hanya dilakukan di Kota Malang saja. Tapi juga  BPN Kabupaten Malang dan Kota Batu. Bahkan, lantaran komunikasi aktif dari INI, BPN Kabupaten Malang kemudian memiliki pejabat definitif.  ”Beberapa waktu lalu contohnya, BPN Kabupaten Malang mengalami kekosongan kepala. Komunikasi yang terus kami lakukan, serta usulan ke pemerintah pusat membuat BPN Kabupaten Malang cepat menemukan solusi, yaitu adanya pejabat definitif,’’ tambahnya.
Dia mengatakan, notaris cukup dekat dengan BPN, dan sejauh ini hubungan notaris dengan BPN berjalan apik dan harmosi. ”Nah maka dari itu, agar saya mendapatkan cerita kongkritnya bagaimana, maka kami akan meminta keterangan yang bersangkutan dan BPN,’’ ucapnya.
Imam menjelaskan belum mengetahui kapan waktu tepatnya pertemuan digelar. Tapi yang jelas, karena sifatnya adalah klarifikasi, pihaknya akan memanggil Dinar untuk menceritakan kronologi kejadian. Termasuk ke BPN.
Selain membahas kasus OTT, rapat internal pengurus INI yang digelar di rumah notaris Nur Hamidah, beralamatkan di kawasan  perumahan elit Ijen Nirwana ini juga membahas tentang internal organisasi, program kerja, pengayoman dan perlindungan anggota. Materi ini wajib disampaikan karena merupakan hasil diklat yang diikuti Imam bersama ketua INI se-Indonesia beberapa waktu lalu.
”Sejauh ini ada notaris yang tersandung kasus pidana dan perdata. Melalui forum ini nanti semuanya akan dibahas. Yang paling penting, notaris jangan diam jika ada masalah, silakan mengadu, agar kami bisa bersikap,’’ tuturnya.
Rapat internal ini, diuraikan Imam, diikuti oleh seluruh pengurus INI se Malang Raya. Harapannya, dengan rapat internal yang digelar seluruh notaris dan Pajabat Pembuat Akte Tanah kian profesional dalam melaksanakan tugasn.(ira/han)

Berita Lainnya :