Mnta Hakim Bubarkan Pengurus Tandingan


MALANG -  Sidang perdana gugatan perdata terhadap pengurus baru Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, mulai digelar. Asmo Basuki Widjojo, Sigit Purnomo dan Kukuh Wahyuono, sebagai pengurus lama meminta hakim membatalkan ‘pengurus tandingan’ yang dibentuk.
Dalam salah satu isi gugatannya, perubahan pengurus baru dibawah pimpinan Tjaturono yang tertuang dalam akta Nomor 10 Tanggal 14 Juli 2017 disebut sama sekali tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan.
Pihak yang disebut sebagai pengurus tandingan adalah Siusana Kweldju, Sugianto Tjandra, Sugeng Tjendroso, Djohan Tjahjana, Yudhistira, Tjaturono, JP Suhardjo, Elisabet Natalia, Achmad Asfali dan Lilly Mohtarcih Limantara.
Namun, tudingan itu ditampik pengurus baru. Mereka balik menuding, pengurus lama telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan ketentuan perundangan dengan mengangkat Kepala SD Taman Harapan Malang yang sudah berakhir masa jabatannya 9 Oktober 2017 lalu.
“Dalam akta pernyataan keputusan rapat Nomor 207, tertanggal 19 Juli 2017 dan akta nomor 1, tanggal 5 September 2017, mereka mengabaikan ketentuan perundangan dengan mengangkat Kepala SD Taman Harapan yang tidak patuh kepada yayasan,” kata Gunadi Handoko SH, kuasa hukum pengurus yayasan pimpinan Tjaturono.
VM Dewi Rendjani S.Pd, Kepala SD Taman Harapan itu dianggap sudah tidak layak menjabat sebagai kepala sekolah, meski sudah 34 tahun mengajar. Pihak yayasan tandingan, mengaku menerima permintaan dari wali murid agar wanita itu diganti dari jabatannya sebagai kepala SD Taman Harapan.
Dikonfirmasi terpisah, Dewi, sapaan akrabnya tidak mau ambil pusing dengan situasi yang menyeret-nyeret namanya. “Saya pasrahkan kepada kuasa hukum yayasan pak Asmo Basuki saja,” kata dia kepada Malang Post.
Pengajar senior itu memilih untuk fokus menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Menurut Dewi, dia ingin memberikan seluruh perhatiannya kepada para siswa dan sistem pembelajaran di SD Taman Harapan Malang. “Saya fokus di pembelajaran karena tidak ingin terganggu kegiatan belajar mengajar siswa,” pungkasnya. (fin/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :