Jarot Huni Rutan Jakarta Timur


 
MALANG - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dr Ir Drs Jarot Edy Sulistiyono MSi resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/11). Ia ditahan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.
Hal ini dibenarkan Kabag Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha kepada Malang Post, Kamis (9/11).
“Benar, tadi (kemarin,red) sebelum magrib ditahan,” papar Priharsa saat dikonfirmasi. 
Ia menjelaskan, penahanan ini dilakukan penyidik KPK sebagai upaya hukum terhadap mantan Kadis Pekerjaaan Umum Kota Malang tahun 2015 lalu. Dimana akan dilakukan sampai 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis (9/11). 
Jarot secara resmi menjadi  tahanan KPK dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.
“Sebelumnya KPK telah menetapkan JES sebagai tersangka. JES selaku Kepala Dinas PUPPB Pemkot Malang tahun 2015 diduga memberi hadiah atau janji kepada MAW (Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019),” papar Priharsa.
Ia melanjutkan, hadiah atau janji kepada MAW tersebut menurut KPK dilakukan dengan tujuan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Dimana hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.
Lebih lanjut Priharsa menerangkan, atas perbuatannya tersebut. Jarot disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Pasal ini mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Sebagai pemberi, ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sebelumnya, pada Kamis (2/11) lalu, Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono sudah terlebih dahulu resmi menjadi tahanan KPK dan sudah menjalani masa tahanan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur.
Kedua upaya penahanan yang sudah dilakukan dalam kasus suap APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 ini meninggalkan satu tersangka lagi untuk diproses. Selain M Arief Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono, terdapat Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan. 
“Semua tersangka pasti akan dipanggil untuk dicatat keterangannya,” tutur Priharsa saat dimintai tanggapan soal kapan dilakukan pemanggilan pada Hendarwan Maruszaman. 
Sementara itu menurut pemberitaan nasional, sekitar pukul 18.17 WIB, Jarot keluar dari Gedung KPK mengenakan kemeja berwarna biru di balik rompi oranye khas tahanan KPK. Ia terlihat santai dan melontarkan dua jempol dan tersenyum lebar saat wartawan dan fotografer hendak mengabadikan momen tersebut. 
Sementara itu Kuasa Hukum Jarot, Haris Fajar SH Mhum saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya akan melakukan upaya hukum pasca penahanan Jarot tersebut.
“Beberapa hari kedepan, Insya Allah ada beberapa langkah yang hendak saya tempuh. Tetapi belum bisa saya share-kan ya,” ucap Haris singkat. (ica/han)
 

Berita Lainnya :

loading...