Yayasan Tandingan Diberi Waktu Seminggu

 
MALANG – Hakim PTUN Jakarta mengabulkan permintaan yayasan tandingan Taman Harapan Malang untuk mengintervensi gugatan yayasan lama. Hal ini diputuskan hakim PTUN dalam agenda sidang jawaban tergugat dan surat kuasa tergugat, serta sikap majelis hakim terhadap permohonan intervensi, pada 9 November lalu.
Sidang dihelat di ruang Kartika. Kuasa hukum yayasan Asmo Basuki Widjojo, Dr Solehoddin SH MH menyebut pihak yayasan tandingan diberi waktu seminggu untuk menjawab persoalan yang digugatkan yayasan lama.
“Hakim memberi waktu kepada pihak intervensi pihak Tjatur untuk menanggapi gugatan kami,” kata Solehoddin kepada Malang Post kemarin.
Hakim PTUN mengabulkan permohonan kuasa hukum yayasan tandingan Gunadi Handoko SH MH MHum untuk menjadi pihak intervensi. Meski demikian, pihak tergugat intervensi masih belum mempersiapkan jawaban.
Sehingga, majelis hakim PTUN menunda persidangan, untuk memberi waktu seminggu kepada Gunadi dalam menyusun berkas pihak intervensi. Gunadi, dikonfirmasi terpisah, membenarkan pengabulan permohonan intervensi ini.
“Permohonan sebagai pihak ketiga intervensi dikabulkan hakim dalam putusan sela,”  kata Gunadi kepada Malang Post. 
Menurutnya, pihak yayasan Tjatur sedang menyusun jawaban jelang sidang Jawaban Tergugat, Surat Kuasa Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi. Rencananya, sidang dengan agenda itu, akan digelar pada Kamis, 16 November 2017 di PTUN Jakarta. 
“Selanjutnya sidang Kamis depan kita sebagai tergugat II intervensi,” tambahnya.
Kasus perpecahan yayasan Taman Harapan Malang masih mengombang-ambingkan para wali murid serta pihak guru maupun siswa. Pihak yayasan lama Asmo menggugat dan memohon anulir SK Kemenkumham 2017 yang mengesahkan yayasan tandingan pimpinan Tjaturono.
Dasarnya, pihak yayasan lama Asmo mengklaim memiliki SK Kemenkumham tahun 2014. Sehingga, selain menggugat pihak intervensi yayasan Tjaturono, yayasan lama Asmo juga menggugat Kemenkumham Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).(fin/jon) 

Berita Lainnya :