2400 Orang Disidang Bersamaan

 
MALANG – Sekitar 2400 orang disidang Pengadilan Negeri Malang karena melanggar aturan lalu lintas. Dalam sidang verstek atau sidang tanpa kehadiran pelanggar, hakim PN Malang memutus ribuan orang bersalah. Mereka harus membayar denda dan mengambil barang buktinya di Kejaksaan Negeri Malang, Kamis (16/11).
Mulai Kamis pagi hingga siang kemarin, ribuan orang hilir mudik di Kejari Malang Jalan Simpang Panji Suroso. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Malang, Ubaydillah menegaskan sekitar 5100 warga disidang mulai awal November lalu.
“Kita sudah kembalikan lebih dari lima ribu barang bukti kepada pemilik,” kata Ubay kepada wartawan siang kemarin di Kejari Malang.
Menurut mantan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan itu, pengembalian barang bukti kepada warga ini, adalah agenda yang harus dilakukan setelah sidang.
Paska terjerat razia Ops Zebra Satlantas Polres Makota, ribuan orang disidang PN Malang, dan dikenai tipiring dengan hukuman denda uang. Ubay menyebut penyerahan barang bukti, sekaligus mengumpulkan uang sanksi tipiring. 
“Ini belum termasuk hasil Ops Zebra hari terakhir pada 14 November lalu. Sidang dan pengembalian barang bukti akan digelar lagi pada 23 November, lalu 30 November 2017 mendatang,” sambung Ubay.
Pria berkacamata ini merinci, pengembalian barang bukti dimulai sejak 2 November 2017. Yakni, 1200 barang bukti. Lalu, 9 November 2017 sebanyak 1500 barang bukti. Serta, 16 November lalu sebanyak 2400 barang bukti. Jenis barang bukti yang dikembalikan antara lain STNK, SIM serta kendaraan bermotor.
Pada 2 November lalu, uang denda mencapai Rp 85 juta. Lalu, 9 November, jumlah uang denda Rp 102 juta. Sementara, untuk uang denda hasil sidang dan pengembalian barang bukti Kamis kemarin, Kejari Malang belum melakukan penghitungan. Pasalnya, jenis pelanggaran memiliki nilai denda yang berbeda.
“Untuk pelanggaran marka jalan dan rambu, Rp 75 ribu. Setelah itu, sesuai beban pelanggarannya, denda bervariasi antara Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu. Sedangkan, denda termahal Rp 250 ribu ini untuk pelanggaran kendaraan tanpa surat apapun saat kena operasi,” sambungnya. 
Dia menegaskan, batas waktu pengambilan barang bukti adalah 3 bulan. Jika sampai batas waktu ini barang bukti tak diambil, maka Kejari Malang mengirim surat ke Satlantas Polres Makota, untuk melakukan pemblokiran. Surat baru bisa hidup kembali, bila pemilik membayar denda ke Kejari Malang.(fin/jon)

Berita Lainnya :

loading...