Kejari Batu Tahan Kancil

 
BATU - Seminggu setelah penahanan Titok Wisabahadi, mantan Kepala Kantor Perpustakaan dan Eko Cahyo Utomo, rekanan pengadaan buku,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu melakukan penahanan terhadap M Solikhin, Kamis (23/11). Solikhin yang akrab dipanggil Kancil ini datang ke Kejari Batu dengan menggunakan jaket warna biru, celana jeans warna biru, sambil menenteng tas rangsel warna hitam.
Saat digelendeng petugas masuk ke dalam mobil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejari Batu, Kancil wajahnya terlihat tegang. Saat itu ia menggunakan sandal jepit warna hijau hanya bisa pasrah digelendeng masuk ke dalam mobil Tipikor. 
“Sudah kita lakukan penahanan atas tersangka MS, kita lakukan penahanan di Lowokwaru, sengaja kita pisah dengan TW dan ECU yang sudah kita tahan pekan lalu untuk memudahkan pemeriksaan,” ujar Andi Ermawan, Kasi Pidana Khusus, Kejari Batu sesaat setelah penahanan. 
Menurut Andi, Kancil ditetapkan sebagai tersangka pada 15 November lalu, saat itu ia sudah dipanggil sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian ia dipanggil lagi hari Senin (19/11) yang bersangkutan juga tidak hadir.
Kamis (23/11) kali pertamanya, Kancil dipanggil kejaksaan sebagai tersangka. Kancil langsung memenuhi panggilan tersebut.
“Panggilan pertama sebagai tersangka, dia kooperatif kok,” ujar Andi.
Kancil ditahan dalam proyek pengadaan buku di Kantor Perpustakaan Kota Batu dalam proyek penyediaan bahan pustaka dengan menggunakan dana dari APBD tahun 2016.
“Statusnya dalam proyek itu, tersangka MS sebagai perantara,” paparnya. 
Sesuai dengan alat bukti yang didapatkan, ada persesuaian dengan kesaksian saksi. Kejari Batu sudah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dan tersangka terlibat secara aktif. Dalam kontrak proyek, ditulis bahwa proyek tersebut hanya pencetakan bukan penulisan.
“Dasar penyidikan kita pada isi kontrak,” paparnya. 
Penyelidikan dimulai pada 24 Mei tahun 2017, saat itu dipastikan bahwa buku yang dimaksud tidak ada, alias fiktif.
“Ada beberapa saksi yang kita periksa, ternyata pelaksana kegiatan (Eko Cahyo Utomo) meminjam bendera dari CV lain,” ujar Andi. 
Diduga Kancil melakukan perbuatan yang merugikan negara hingga Rp 148 juta karena tidak ada sama sekali buku yang dicetak. Padahal harusnya buku tersebut dicetak sebanyak 500 eksemplar. 
Kancil dijerat dengan UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara itu, Muhammad Asikin, pengacara Kancil menegaskan bahwa kliennya tidak menerima uang yang dituduhkan padanya.
“Unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi, karena dia tidak menikmati apa pun dari kegiatan itu, tidak ada aliran dana yang mengalir,” ujar Asikin.
Selain itu, Asikin menemukan kejanggalan dari surat kontrak yang ada, yakni tertulis penggandaan buku (pencetakan ulang) padahal yang sebenarnya terjadi adalah pengadaan (pembuatan buku).
Menurutnya, dana yang diterima rekanan Eko Cahyo Utomo adalah sebesar Rp 148 juta, Rp 90 juta dipergunakan untuk penulis, pencetakan Rp 40 juta dan tinggal Rp 18 juta. 
“Anggaran sebesar Rp 90 juta yang diperuntukkan penulis itu yang dituduhkan dipergunakan klien kita, padahal hal itu tidak benar, uang itu diberikan penulis, ada surat pernyataan penulis,” paparnya. 
Selain itu dalam pemeriksaan BPK pun hal tersebut tertuang dan diminta untuk membayarkan denda atas kekurangan tersebut, jumlah denda yang harus dibayar adalah sebesar Rp 40 juta. 
“Denda itu sudah dibayar, saya melihat ada pihak yang sengaja menjebloskan klien saya, apalagi dalam SKP ada tanda tangan klien saya, kepala dinas dan rekanan. Disitu dimasukkan klien saya sebagai pemprakarsa, itu kan tidak masuk akal,” paparnya. 
Satu kesalahan kliennya, menurut Asikin adalah kliennya pernah menandatangani berkas yang sudah disiapkan oleh Kantor Perpustakaan. Penjelasan saat memberikan tanda tangan tersebut adalah, berkas itu harus ditandatangani agar segera dilakukan pencetakan. 
“Klien saya tidak membaca berkas itu, kalau dia baca saya yakin dia tidak akan menandatangani. Lha wong perjanjian kerjasama jelas tidak boleh memasukkan pihak ketiga, ini dimasukkan, namanya dikosongkan,” ujarnya penuh penyesalan. (dan/jon) 

Berita Terkait

Berita Lainnya :