Jual Beli Tanah Krebet Dibatalkan



MALANG - Masih ingat kasus sengketa tanah  seluas 3.890 m2 di Desa Krebet, Bululawang milik keluarga alm. Abdul Rochim? Perkara yang menyeret Abdullah Chalim, 41, warga Dusun Blambangan, Desa Krebet, Bululawang ke pengadilan, akhirnya dimenangkan ahli waris keluarga Abdul Rochim.
Majelis hakim PN Kepanjen yang menyidangkan perkara ini, memutuskan bila jual beli tanah tersebut dibatalkan karena cacat hukum. Gugatan perdata ini diajukan Ashari, 72, salah satu ahli waris keluarga Abdul Rochim.
Majelis hakim yang diketuai Hendry Argatama, SH, SFil, MH menyatakan jual beli berikut akta jual beli No 40, antara Abdul Rochim dengan Chalim, mengandung perbuatan melawan hukum. Salah satu alasannya, saat menandatangani akta jual beli ini, Chalim masih berusia 6 tahun.
Hendry juga memerintahkan Chalim menyerahkan tanah itu kepada ahli waris Abdul Rochim. Pernah diberitakan, kasus ini berawal dari laporan Chalim ke Satreskrim Polres Malang. Anak kandung alm. H. Alwi, salah satu tokoh masyarakat di Krebet tahun 1980 an ini, melaporkan ahli waris Rochim.
Mereka dituding menyerobot tanah yang sudah dibelinya tersebut seharga Rp 1,5 juta tahun 1982 lalu. Bukti kepemilikan tanah yang dibawa Chalim kepada penyidik adalah AJB Nomor 40/HM/IX/1982 bertandatangan Camat Bululawang, Drs Ernadi Suhardjo. 
Padahal, versi keluarga Rochim, belum ada jual beli tanah tersebut dengan keluarga besar Chalim.
“Yang ada adalah tanah itu disewa oleh H. Alwi sekitar tahun 1977 an. Masalah terjadi ketika tanah itu hendak ditarik,” ungkap Ashari saat itu kepada penyidik Satreskrim Polres Malang.
Mengetahui tanah sudah berpindah tangan, keluarga ini pun memilih merebutnya dari tangan Chalim, dengan menggarap tanah itu menjadi lahan tebu sejak dua tahun lalu. Kini ahli waris menunggu apakah Chalim akan mengajukan banding atau tidak. 
“Kami sebagai penggugat menunggu dari pihaknya Chalim, apakah akan mengajukan banding atas putusan itu atau tidak,” ujar MS Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum keluarga alm. Rochim kepada Malang Post.
Dari putusan ini, pihaknya juga meminta Polda Jatim untuk segera memproses Chalim karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanda tangan kaerena melanggar Pasal 263 KUHP dan dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam akte otentik  
“Klien kami mendesak penyidik Polda Jatim segera menindaklanjuti proses laporan kami,” ujarnya.
Menurut dia, usia enam tahun belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yakni menandatangani pembuatan AJB. (mar)

Berita Lainnya :

loading...