Setahun Tiga Perkara Penyidikan, Sembilan Penuntutan

 
MALANG – Selama tahun 2017 ini, Kejaksaan Negeri Kepanjen telah menangani tiga perkara penyidikan dan sembilan perkara penuntutan, kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari tiga perkara penyidikan tersebut, satu sudah inkrah, satu masih proses sidang dan satu lagi tahap penyidikan.
“Tiga perkara penyidikan dugaan korupsi yang kami tangani tersebut, adalah terkait penyimpangan aset Pemerintah Daerah, aset desa serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD),” ungkap Kasi Pidsud Kejari Kepanjen, Suseno, SH, MH.
Dari tiga perkara penyidikan itu, yang kasusnya sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap adalah korupsi penyelewengan, Dana Desa (DD) dan dana fisik pembangunan dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2016. Yakni dengan tersangka menahan Kepala Desa (Kades) Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Slamet.
Slamet ini, ditahan oleh Kejari Kepanjen pada 12 April 2017 lalu. Penahanan setelah saat itu ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan korupsinya adalah ada kegiatan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan dalam APBdes, yang nilai kerugian negaranya sebesar Rp 180 juta.
Untuk perkara korupsi yang kini proses persidangan adalah, penyimpangan aset desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Samsul Maskuri. Awal Agustus lalu, Samsul, ditahan Kejari Kepanjen atas kasus tindak pidana korupsi, penyimpangan keuangan atas pengelolaan tanah kas desa tahun 2012. Nilai kerugian negara akibat tindakan Samsul ini, sekitar Rp 45 juta.
Modusnya, Samsul menyewakan tanah kas desa. Kemudian hasilnya tidak dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta penggunaannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dimana tanah kas desa disewakan kepada masyarakat selama tiga tahun. Total luas lahan kas desa yang disewakan sekitar 6555 meter persegi. Hasil dari penyewaan tanah itulah, kemudian ada kerugian negara sekitar Rp 45 juta.
“Sedangkan satu perkara lagi yang kini masih proses penyidikan adalah penyimpangan aset Pemerintah Daerah, yang dilakukan Yoyok Yudianto (mantan Lurah Kepanjen, red), yang baru kami tahan hari Jumat (8/12),” jelas Suseno.
Sementara untuk sembilan perkara penuntutan, diantaranya adalah kasus Prona, DD dan ADD serta aset tanah kas desa.“Untuk perkara penuntutan ini adalah, perkara dari pihak Kepolisian,” katanya.
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016, red), ada peningkatan. Tahun lalu hanya dua perkara penyidikan dan tujuh perjara penuntutan,” tuturnya.
Selain kasus dugaan korupsi, Kejari Kepanjen juga telah melakukan penuntutan untuk kasus cukai. Pada tahun ini ada enam perkara penuntutan, sedangkan tahun lalu hanya tiga perkara saja. Apakah ada target untuk tahun 2018 nanti ?. 
“Untuk tahun 2018, Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepanjen akan terus mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. Baik penindakan ataupun pencegahan,” ucapnya. (agp/jon/mar)
 

Berita Terkait

Berita Lainnya :