Gaji Dipotong, Terancam Dipecat

 
MALANG - Dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan aset berupa tanah eks bengkok, yang dilakukan Yoyok  Yudianto, SE, 52, tidak hanya menyeretnya ke dalam penjara. Mantan Lurah Kepanjen yang kini menjabat Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepanjen ini, juga terancam dipecat.
“Kalau memang terbukti melakukan tindakan korupsi, dan hukumannya nanti sampai 2 tahun, maka bisa diberhentikan. Tetapi kami masih menunggu keputusan inkrah terlebih dahulu,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti.
Dikatakan dia, jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yoyok Yudianto, nilainya memang ratusan juta rupiah. Jumlah tersebut masih bisa bertambah dan bahkan berkurang, karena Inspektorat masih terus mengauditnya. Hitungan sementara, sekitar Rp 300 juta lebih. 
“Kami masih mencari bukti-bukti lain. Karena dari keterangan yang kami dapat, hasil pengelolaan aset eks tanah bengkok dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” terang Tridiyah.
“Jika itu memang untuk masyarakat, maka itu kan tidak menguntungkan Yoyok Yudianto. Hanya mekanismenya saja yang tidak sesuai ketentuan. Tetapi kemanfaatan kalau memang benar untuk masyarakat dan ada pertanggungjawaban, maka itu tidak masuk kerugian negara,” sambungnya.
Sementara terkait dengan penahanan Yoyok Yudianto, oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen, Inspektorat masih menghormati proses hukum. Status kepegawaian Yoyok, menunggu sampai kasusnya inkrah, atau memiliki kekuatan hukum tetap.
Namun dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Yoyok diberhentikan sementara. Gaji yang diberikan kepada Yoyok, selama kasusnya masih belum inkrah, hanya 50 persen saja. Sedangkan untuk jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepanjen, akan digantikan oleh pelaksana teknis (Plt). 
“Tetapi saat ini, kami masih menunggu surat penahanan resmi dari Kejari Kepanjen. Kalau sudah ada suratnya, maka segera kami proses," jelasnya.
Soal aturan pengelolaan aset eks tanah bengkok ? Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini, mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dan Permendagri nomor 65 tahun 1999, bahwa tanah-tanah desa yang statusnya sudah berubah menjadi kelurahan, maka aset tanah desa menjadi milik Pemerintah Daerah (Pemda). Statusnya sudah diakuisisi atau diambil alih, dan tidak lagi menjadi kekayaan desa, melainkan kekayaan Pemda. 
"Apakah kelurahan dapat bagian ?. Dapat, tetapi melalui mekanisme program dan kegiatan. Dimasukkan dulu ke kas daerah, nantinya akan diberikan ke kelurahan dalam bentuk APBD," bebernya.
Sebagaimana diberitakan, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kepanjen, menahan mantan Lurah Kepanjen, Yoyok Yudianto, SE, Jumat lalu. Warga Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun ini, menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan pengelolaan aset berupa tanah eks bengkok. 
Dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan aset berupa tanah eks bengkok yang dilakukan Yoyok ini, terjadi saat masih menjabat sebagai Lurah Kepanjen mulai 2011 sampai 2016. Yoyok melakukan tindakan melawan hukum, karena pengelolaan aset tanah eks bengkok tanpa seizin Pemerintah Daerah (Pemda). (agp/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :