magista scarpe da calcio Gunadi: “Tidak Ada Preman. Itu Komite dan Walimurid”


Gunadi: “Tidak Ada Preman. Itu Komite dan Walimurid”


 
MALANG - KUASA hukum Ketua Yayasan Taman Harapan Tjaturono, Gunadi Handoko SH, MHum, menegaskan kliennya tak ada kaitan dengan peristiwa pembacokan di SD Jalan Aris Munandar. Kliennya tidak tahu menahu soal peristiwa ini. 
Karena, menurut dia, kejadian itu berawal dari inisiatif komite sekolah kumpulan orangtua murid dan guru yang hendak memasukkan furnitur. Furnitur tersebut akan dipersiapkan untuk kepala sekolah baru yang ditunjuk Tjaturono, yakni Rudi Subandrio SPd.
“Seakan-akan peristiwa itu dikaitkan dengan klien saya. Padahal tidak ada kaitannya. Kumpulan orang tua murid, dengan ketua pak Elok ke sana, ingin kepala sekolah baru menjalankan tugasnya. Soal mengirim furnitur, ya diterima boleh, gak diterima gak apa-apa,” terangnya.
Sebelum peristiwa terjadi, Gunadi mengaku sudah dihubungi Solehoddin, kuasa hukum yayasan lama, tentang adanya peristiwa memasukkan furnitur ke SD Taman Harapan oleh komite. Namun, menurut Gunadi, Elok bukanlah kliennya. Sehingga, dia tidak memiliki kewajiban untuk mendatangi lokasi. 
“Saya diminta datang, persoalannya apa, pak Elok bukan klien saya. Saya keberatan untuk datang. Wong dia bukan klien saya. Ngapain saya harus ke situ,” ungkapnya. 
“Soal bahasa preman, tidak ada preman. Itu komite orangtua murid dan guru. Justru pihak sana yang disinyalir ada preman,” sambung Gunadi.
Terkait kasus pembacokan, Gunadi juga tidak mengetahui secara pasti kejadian dan runtutan peristiwa yang benar seperti apa. Dia menyerahkan kasus tersebut kepada Polsekta Klojen yang berada di lokasi saat kejadian.
“Kita serahkan saja proses itu ke polisi, itu ranah hukum yang kita hormati. Apakah betul ada preman, ada pembacokan, saya tak mau masuk ke dalam situ. Klien saya adalah pak Tjaturono, dan saya jamin tidak terlibat dalam kasus ini,” tambahnya. 
Dia menyebut konflik yayasan di PTUN dan peristiwa di SD Taman Harapan Jumat lalu, adalah dua hal yang tidak sama. Gunadi menegaskan hal yang berbeda ini tidak boleh dikait-kaitkan karena ranahnya sudah berbeda. 
Kasus PTUN adalah gugatan administrasi negara, sedangkan kasus di halaman SD Taman Harapan adalah laporan pidana. Dia menyebut jangan sampai situasi ini dibawa-bawa oleh pihak yayasan lama ke sidang PTUN.
“Hal yang jelas berbeda ini jangan dibawa ke sidang PTUN untuk mempengaruhi hakim. Dan perlu digarisbawahi, pak Andrias itu guru dari yayasan lama, pernah jadi bawahan bu Dewi Rendjani,” tutup Gunadi. (fin/mar)

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top