Lahan Tanah Kas Desa Pakiskembar Bermasalah


MALANG – Lahan Tanah Kas Desa (TKD) Pakiskembar seluas 5 hektar di pinggir Jalan Raya Pakis samping Puskesmas Pakis disinyalir bermasalah. Berbagai spanduk yang dipampang, menyatakan penolakan alih fungsi tanah aset desa Pakiskembar. Adanya permasalahan dalam lahan TKD Pakiskembar, tidak ditampik oleh masyarakat desa.
“Wahyudi ‘Ambon’, perwakilan masyarakat desa Pakiskembar membenarkan tentang permasalahan ini. “Warga memasang banner karena separuh dari lahan bengkok TKD seluas kurang lebih 2,5 hektar, ternyata sudah rislah alias alih fungsi dan bersertifikat. Padahal, warga Pakiskembar tidak tahu menahu soal alih fungsi ini,” kata Ambon, sapaan akrabnya kepada Malang Post.
Ada lima banner yang disebar di penjuru Pakis. Yakni, dua banner di lahan TKD Pakiskembar, satu banner di depan kantor desa Pakiskembar, 1 banner di depan pasar Pakis serta 1 banner di perempatan dusun Tegalpasangan Pakiskembar. Pemasangan banner ini, untuk menghentikan semua kegiatan oleh oknum yang ingin merebut aset desa.
Namun, pada 24 Oktober  dan 18 Desember 2017, ada oknum yang berupaya melepas banner tersebut. Dua oknum tersebut, kepergok melepaskan banner di depan kantor desa Pakiskembar pada 18 Desember 2017. Kelompok masyarakat Pakiskembar yang dinamai tim 10, memergoki aksi ini, dan menegur dua oknum bernama Sukri L dan Ferri Efendi tersebt.
Warga Pakiskembar, menuntut permintaan maaf dari dua orang tersebut bahkan melakukan somasi sebanyak tiga kali, pada 22 Desember, 28 Desember 2017 serta 3 Januari 2018. Karena tak menerima respon, warga melapor ke Polsek Pakis, kemarin. “Tapi oleh petugas Polsek Pakis, kami diarahkan ke Polres Malang,” ujar Ambon.
Dari informasi yang dihimpun, akar permasalahan konflik lahan ini adalah alih fungsi TKD Pakiskembar yang sebelumnya disewa oleh PT Puri Tamansari, pengembang permukiman. Pada 2014, pengembang menyewa lahan atas sepengetahuan kepala desa Pakiskembar Sugeng Irianto dengan jangka waktu 3 tahun.
Pada Maret 2017, PT Puri Tamansari memperbaharui perjanjian sewa menyewanya lagi. “Pada Juni 2017, warga kaget melihat lahan TKD tiba-tiba diratakan dengan buldozer. Setelah warga menelusuri, ternyata ada sekitar 2,5 hektar lahan bengkok TKD yang sudah disertifikat alih fungsi dan sertifikatnya dipegang pihak ketiga Abuhasan dan Wahyudi Prasetyo,” kata Ambon.
Padahal, pasal 15 Permendagri 4 tahun 2007 menyebut kekayaan desa berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
Selain itu, pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah ada ganti untung pihak desa, serta uang digunakan untuk membeli lahan lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa juga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Serta, mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan izin tertulis Bupati-Gubernur.
“Warga tidak tahu, bagaimana bisa TKD dirislah, mana ganti untungnya, masyarakat juga tak pernah merasa diajak musyawarah. Kami sudah melaporkan dugaan penggelapan lahan yang dilakukan Wahyudi Prasetyo dan Abuhasan ke Polres Malang, 25 Oktober 2017,” ungkap Ambon, sembari menunjukkan surat panggilan pemeriksaan Reskrim Polres Malang pada 13 November 2017.
Belum selesai laporan dugaan penggelapan sertifikat lahan desa, warga kembali melapor karena ada pengerusakan banner. Sementara itu, Kades Pakiskembar, Sugeng Irianto membenarkan bahwa banner-banner tersebut terpasang setelah mengirim pemberitahuan kepada dirinya. “Kami sudah menerima pemberitahuan (soal pemasangan banner),” ungkap Sugeng dikonfirmasi wartawan Malang Post via telepon sore kemarin.
Menurutnya, pemasangan dan penolakan alih fungsi lahan TKD juga merupakan hak masyarakat Pakiskembar. Namun, Sugeng tidak bisa menjawab ketika ditanyai tentang proses alih fungsi lahan bengkok menjadi sertifikat. “Tidak jelas (pertanyaannya),” ujar Sugeng, lalu telepon mati.(fin)

Berita Lainnya :