Anggota Dewan Gugat PAN


 
MALANG - Konflik antara anggota DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi dan Partai Amanat Nasional (PAN) kembali memasuki meja hijau. Syaiful Rusdi, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat DPP PAN, DPD PAN serta Ferry Adha Adhianto di PN Malang.
Berkas perkara gugatan ini, sudah didaftarkan di PN Malang sejak Jumat, 12 Januari 2018 lalu. Dalam surat perkara nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mlg, Syaiful Rusdi mencantumkan dua nama kuasa hukumnya. Yakni, H Abdul Rochiem Asnawei SH MH, dan Siti Badriyah A SH dari Sertivia Law Firm.
Sementara itu, petitum dari Syaiful antara lain, menyatakan perbuatan para tergugat adalah melawan hukum. Yakni, perbuatan yang ingin menggesernya dari kursi parlemen Kota Malang dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). 
Petitum lain, adalah menyatakan DPP PAN, tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Yakni, perolehan suara calon legislatif daerah pemilihan (dapil) 3 Klojen Malang. 
Syaiful Rusdi, unggul 4 suara dari Ferry Adha yang pada tahun 2014, sempat akan menuntut ke MK. Namun, PAN menengahinya lewat mahkamah internal partai. Karena itulah, petitum Syaiful adalah menyatakan Ferry Adha adalah caleg yang tak terpilih pada Pemilu 2014, dan tak berwenang mengajukan PAW kepada DPP PAN, maupun DPD PAN.
Dia juga mengajukan petitum untuk menganulir surat PAW terhadap dirinya, yang tertuang dalam surat putusan DPP PAN, nomor 019/PHPU/MP-PAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016. Informasi yang tercantum di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Malang ini, tidak dibantah oleh Syaiful Rusdi.
“Tapi ini saya masih ada di Makassar, hari Rabu nanti saya beri keterangan yang detail,” papar Syaiful via sambungan telepon kepada Malang Post.
Sekretaris DPD PAN Kota Malang, Ditto Arief menyatakan pihaknya menghargai langkah hukum dari Syaiful. Namun dia mengingatkan bahwa Syaiful sudah dipecat dari PAN dan tak terhitung lagi sebagai kader partai.
“Beliau sudah dipecat, sesuai keputusan DPP. Selain itu, sebelum ini beliau sudah pernah menggugat di lokasi kantor DPP PAN, yakni PN Jakarta Selatan,” ungkapnya. 
“Tapi, setelah sidang yang cukup lama, gugatan beliau ditolak oleh hakim PN Jakarta Selatan,” terang Ditto.
Sementara Ketua DPD PAN Kota Malang, Pujianto mengatakan konflik hukum ini, akan dilaporkan lagi kepada DPP PAN.
“Setelah kami laporkan, dari sana akan menurunkan lagi tim advokasi untuk menyelesaikan perkara ini. Kami dari DPD PAN Kota Malang, hanya menjalankan perintah dari DPP,” tutur Pujianto. (fin/mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :