magista scarpe da calcio Tersangka, Kades Saptorenggo Tetap Bantah Terlibat Pungli


Tersangka, Kades Saptorenggo Tetap Bantah Terlibat Pungli

 
MALANG – Kendati sudah tertangkap tangan dan ada bukti kuat, namun Bambang Roni Hermawan, Kepala Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, masih saja bisa membantah. Kepada Malang Post, ia mengaku kalau dirinya sama sekali tidak terlibat. Bambang mengatakan tidak pernah menyuruh Kaur Umum, M Zaini, melakukan pungutan liar (Pungli).
“Saya sama sekali tidak tahu. Saya juga tidak pernah memerintah (M Zaini) untuk meminta uang itu (uang sebesar Rp 16 juta kepada Sugeng),” ungkap tersangka Bambang Roni Hermawan, dengan santai.
Namun ketika ditanya lebih jauh soal uang Rp 16 juta tersebut, Bambang sudah tidak mau lagi berbicara.
“Silahkan saja tanyakan kepada penyidik atau pengacara saya. Karena sudah saya pasrahkan semuanya,” ucap Bambang.
Lantas, jika tidak terlibat kenapa mau ditahan?
“Soal itu nanti pengacara saya yang ngomong. Yang jelas saya tidak tau soal uang itu. Dan komunikasi seperti apa antara M Zaini dengan pemohon surat, juga tidak tahu,” terang dia.
Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, menyampaikan dalam rilis kemarin, bahwa Bambang Roni Hermawan terlibat kasus dugaan pungli. Ia tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Polres Malang, bersama dengan M Zaini, Kaur Umum Desa Saptorenggo, Pakis. Mereka ditangkap usai menerima uang Rp 16 juta dari Sugeng, untuk pengurusan akta pembagian hak bersama.
“OTT kami lakukan pada 14 Desember lalu. Setelah kami lakukan gelar perkara, saat itu hanya satu orang yang kami tetapkan sebagai tersangka yakni Kaur Umum, M Zaini. Sedangkan Kades Saptorenggo, sebagai saksi,” jelas Ujung.
Namun dalam perkembangan penyidikan dan hasil pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa Kades Saptorenggo terlibat dan harus ikut bertanggungjawab. Akhirnya pada 11 Januari 2018 lalu, Bambang Roni Hermawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Ada 20 orang saksi yang sudah kami periksa terkait kasus dugaan Pungli ini. Termasuk dua orang saksi ahli. Hasilnya menyatakan bahwa Kades Saptorenggo harus ikut bertanggungjawab. Ia kami jerat dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 Undang-undang Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara,” tegas perwira menengah dengan pangkat dua melati ini.
Ditambahkannya, dalam pengurusan akta pembagian hak bersama seharusnya biaya yang ditarik adalah 1 persen dari NJOP. Nilainya hanya sekitar Rp 1,8 juta. Namun faktanya, uang yang diminta untuk pengurusan akta tersebut ditarik sebesar Rp 16 juta.
“Pengakuannya tersangka memang tidak terlibat. Namun dalam keterangan M Zaini yang sudah kami jadikan tersangka, dia meminta pungutan liar sebesar Rp 16 juta tersebut atas perintah Kepala Desa Saptorenggo,” paparnya.(agp/jon/mar)

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top