PPLP-PT PGRI Unikama Konflik Kembali


 
MALANG - Kepengurusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) kembali bergolak. Ini setelah Christea Frisdiantara, Wakil Ketua PPLP-PT PGRI mengumumkan dirinya menjadi ketua pengurus baru.
Mantan anggota DPRD Kota Malang itu mengklaim mendapat pengesahan dari Menkumham No AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dicatatkan di notaris di Kota Malang, Ario Hardickdo, SH. Ia juga membentuk pengurus baru, untuk menggantikan pengurus yang sekarang diketuai H. Soedja’i.
Terang saja, hal ini memantik reaksi keras di kepengurusan PPLP-PT PGRI masa kerja 2013-2018.
“Tindakan yang dilakukan Christea adalah ilegal. Apalagi sudah mengumumkan ke media bila kepengurusan PPLP-PT PGRI Unikama resmi diganti,” ucap MS. Alhaidary, SH, kuasa hukum H. Soedja’i Cs.
Menurutnya, dasar pengesahan Menkumham Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh Christea, berdasarkan akta No 84 tanggal 28 Oktober 2015.
“Dalam perjalanannya ada tiga kali perubahan akta perkumpulan tersebut,” ungkap mantan Ketua DPC Ikadin Malang Raya ini.
Perubahan ketiga, lanjut dia, yakni akta No 151 tanggal 31 Mei 2013, akta No 56 tanggal 14 Juni 2013, akta No 100 tanggal 17 September 2014 dan akta No 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang anggaran dasar PPLP-PT PGRI Malang, tidak ada satupun yang mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham.
Akta-akta tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam peraturan Kemenkumham tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan.
“Yang tetap digunakan adalah akta perubahan kedua No 90 tanggal 28 Januari 2013 yang sudah mendapat persetujuan dari Menkumham RI No AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013,” urainya.
Jadi, tegas dia, akta No 84 yang digunakan Christea Cs, tidak bisa digunakan untuk membuat perubahan anggaran dasar baru dengan akta No 1 tanggal 3 Januari 2018, adalah tidak sah dan ilegal karena tidak pernah mendapat persetujuan dari Menkumham RI. 
“Kami sudah lakukan blokir beberapa rekening bank yang bekerjasama dengan pengurus sah,” papar dia.
Kepada wartawan kemarin, ia menerangkan bila Christea sebenarnya sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil ketua oleh pengurus PGRI Jatim, sebagai induk organisasi PPLP-PT PGRI tanggal 6 Juli 2017.
“Ia pernah tersangkut perkara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Erpin Yuliono, SH, kuasa hukum Christea menegaskan tidak ada masalah dengan akta perubahan baru yang dibuat.
“Nyatanya, kami yang memegang surat pengesahan dari Kemenkumham tentang persetujuan perubahan badan hukum PPLP-PT PGRI tanggal 5 Januari 2018 lalu,” tegasnya. (mar/jon)

Berita Lainnya :