Christea Tuding Soedja’i Takut

 
MALANG - Christea Frisdiantara, mengaku sebagai ketua baru Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) menuding H. Soedja’i, takut mengikuti rapat ruwah untuk perubahan anggaran dasar, bulan Desember 2017 lalu.
“Dia tidak datang untuk mengikuti rapat karena kalah jumlah. Saya lebih banyak jumlahnya, empat orang. Sedangkan pak Soedja’i hanya tiga orang,” katanya kepada Malang Post.Sehingga, lanjut dia, berbagai upaya dilakukan kubu Soedja’i Cs untuk mendongkelnya dari kepengurusan PPLP-PT PGRI.
Termasuk salah satunya adalah pemecatan dirinya dari jabatan wakil ketua, melalui surat keputusan yang dikeluarkan Ichwan, Ketua PGRI Jatim. Ia yang didampingi Erpin Yuliono, SH, kuasa hukumnya menegaskan, keputusan itu tidak sah karena tanpa melalui rapat yang harus dihadirinya dan notulen.
“Dulu sudah saya laporkan masalah pemecatan saya itu ke Polda Jatim. Tapi diminta untuk melapor ke Polres Malang Kota. Namun sampai sekarang, saya nggak tahu kok belum diproses oleh penyidik,” ungkap Christea.  
Tentang keabsahan pengangkatannya dirinya sebagai Ketua PPLP PT PGRI Malang yang baru, ia menyerukan agar Soedja'i menggugat ke pengadilan. “Tidak dengan menduduki kampus dengan cara mengirim preman. Katanya pendidik, tapi kok memberi contoh tidak baik,” paparnya. 
“Dalam konteks ini, kita berbicara tentang hukum saja. Saya sebut, pengangkatan pak Chris sebagai ketua baru yayasan yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) ini sah dan berjalan sesuai prosedur yang ada,” tambah Erpin Yuliono. 
Menurutnya, kepengurusan PPLP-PT PGRI versi Christea dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) tanggal 1 nomor AHU-0000001.AH.01.08.tahun 2018 yang menyatakan mulai 5 Januari 2018, mantan anggota DPRD Kota Malang itu sebagai ketua yang sah.
“Jadi dengan keputusan Menkumham yang dikantongi Pak Chris, dia sudah sah sebagai komandan yayasan. Kalau ada orang lain yang mengklaim atau merasa masih menjadi punyanya, buktikan saja di pengadilan,” terangnya. Dasar yang dibuat dalam akta perubahan, tetap menggunakan empat akta yang tidak pernah didaftarkan di Menkumham. 
Akta-akta yang dimaksud adalah akta No 90 tanggal 28 Januari 2013, akta No 151 tanggal 31 Mei 2013, akta No 100 tanggal 17 September 2014 serta akta No 84 tanggal 28 Oktober 2015. “Kita jadikan satu ke notaris, diperiksa dan dibawa ke Menkumham,” jelasnya 
Seperti diberitakan sebelumnya, kepengurusan PPLP-PT PGRI Unikama kembali bergolak. Ini setelah Christea Frisdiantara, Wakil Ketua PPLP-PT PGRI mengumumkan dirinya menjadi ketua pengurus baru. 
Dia mengklaim mendapat pengesahan dari Menkumham No AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dicatatkan di notaris di Kota Malang, Ario Hardickdo, SH. Ia juga membentuk pengurus baru, untuk menggantikan pengurus yang sekarang diketuai H. Soedja’i. (mar/jon)

Berita Lainnya :