magista scarpe da calcio Adu Kuat di PTUN


Adu Kuat di PTUN

 
MALANG - Christea Frisdiantara yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Baru Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) pantang menyerah. Hari ini, dia hendak melaporkan H. Soedja’i, rivalnya ke Mapolres Malang Kota (Makota). Alasannya, dia telah melakukan pemblokiran rekening koran beberapa bank milik PPLP-PT PGRI. 
“Setelah keluarnya akta No 1 tanggal 3 Januari 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham, kami menemui beberapa bank untuk menanyakan tentang pergantian specimen rekening koran PPLP-PT PGRI,” tuturnya.
Namun, pihak bank, salah satunya BNI 46  Malang menyatakan specimen tidak bisa dirubah dan dicairkan tanpa persetujuan H. Soedja’i.
“Di BTN Malang, malah rekening koran sudah ditutup tanggal 6 November 2016 dengan total saldo Rp 250 juta,” ungkapnya. 
Selain melaporkan pemblokiran rekening koran itu, dia juga menyatakan bahwa pemberhentian dirinya sebagai pengurus PPLP-PT PGRI bulan Mei 2017 adalah tidak sesuai dengan mekanisme dan bertentangan dengan hukum. Dasarnya, menurut dia, adalah akta No 84 tanggal 23 Oktober 2015.
“Anggota badan pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasar keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) dengan menyebutkan alasannya dan keputusan diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA. Yang berhak memecat saya adalah RUA, bukan PGRI Jatim,” paparnya panjang lebar. 
Di sisi lain, Christea juga tidak menampik kabar bila beberapa hari sebelumnya juga dipecat dari keanggotaan PGRI.
“Pak Ichwan Sumadi, Ketua PGRI Jatim sudah melampaui kewenangannya dan menyalahi ketentuan dalam akta notaris yang ada sebelumnya,” tuduh dia. 
Kepada Malang Post, dia berharap agar konflik ini tidak melebar hingga ke kampus.
“Kalau tidak terima, silakan gugat ke PTUN. Kita fight. Daripada mendatangkan preman ke kampus. Kasihan kampus karena rusak kena preman-preman yang didatangkan atas perintah resmi pak Soedja’i,” tutupnya.
Dikonfirmasi ‘tantangan’ Christea ini, MS. Alhaidary SH, MH, kuasa hukum Soedja’i Cs mengaku PPLP-PT PGRI Unikama sudah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Timur beberapa hari lalu.
“Sudah ada tim sendiri yang mengurusi gugatan itu. Jadi mari kita adu di PTUN,” terang dia.
Justru kini, lanjutnya, pihak Soedja’i juga berniat melaporkan notaris Ario Hardickdo di Jalan Ijen Malang ke polisi, karena diduga ikut terlibat dalam pemalsuan data autentik hingga terbit  keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) tanggal 1 nomor AHU-0000001.AH.01.08.tahun 2018.
“Dalam konsideran yang tertulis di keputusan Menkumham itu ada kejanggalan. Yakni keputusan itu adalah tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan PPLP-PT PGRI sesuai akta No 1 tanggal 3 Januari 2018 atas permohonan notaris Ario Hardickdo,”  ungkapnya.
Kalau berubah badan hukum, harusnya menurut Haidary, harus dijelaskan apakah berubah menjadi CV, PT, yayasan ataukah bentuk lain.
“Yang kedua, dalam diktum keputusan Menkumham, justru tertulis memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Jadi mana yang benar?,” tegas dia. (mar)  

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang