Kejati Tanggapi Laporan Apeng

 
MALANG – Dua saksi ahli menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penipuan penggelapan Timotius Tonny Hendrawan alias Apeng di PN Malang, sore kemarin. Dua saksi tersebut diminta Sumardhan SH, kuasa hukum Apeng dari kantor advokat Edan Law, untuk memberi keterangan soal kenotariatan dan BAP, di ketua majelis hakim Rightmen MS Situmorang SH MH dan jaksa Hadi Riyanto SH-Trisnaulan Arisanti SH.
Saksi dari ahli kenotariatan, adalah Prof Dr Suhariningsih SH, SU, guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan, saksi mantan penyidik polisi, adalah  Kombespol (purn) Partoyo SH MH. Dalam keterangannya, Suhariningsih menyebut sertifikat tanah yang menjadi jaminan bank untuk utang, tak boleh diperjual belikan oleh pemilik.
“Sertifikat tanah baru bisa diperjualbelikan setelah ada bukti pelunasan utang pemilik sertifikat. Bank memberi keterangan dalam sertifikat bahwa pemilik tanpa tanggungan, yang diistilahkan dengan roya. Roya keluar, setelah itu sertifikat kembali kepada pemilik lahan yang tertera,” kata Suhariningsih.
Keterangan profesor hukum kenotariatan ini dirujukkan pada sangkaan pelapor korban Chandra Hermanto yang menuding Apeng menjual sertifikat lahan Solo kepada orang lain Namun, keterangan Suhariningsih menegaskan Apeng tidak bisa menjual sertifikat lahan Solo, karena surat lahan masih menjadi jaminan di bank.
“Kalau sertifikat diperjualbelikan saat masih menjadi jaminan utang, ya bank yang akan protes keras,” tambah Suhariningsih.
Sementara, saksi kepolisian, Partoyo menegaskan bahwa proses pembuatan BAP harus dibuat sesuai dengan tanggal pelaksanaan.
“Kalau pakai BAP 2009, tidak boleh dipakai untuk BAP 2016,” jelas Partoyo.
Keterangan dari pensiunan perwira polisi yang kini menjadi advokat itu, semakin ditegaskan dengan surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, yang menerima instruksi dari Kejaksaan Agung untuk menanggapi pengaduan Sumardhan SH, mewakili kliennya.
Dalam surat B-24/O.5.7/Hkt.2/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018, Sumardhan diminta hadir ke kantor Kejaksaan Tinggi bidang pengawasan lantai 7, Jalan Ahmad Yani 54-56 Surabaya. Dia dijadwalkan bertemu dengan tiga penyidik bidang pengawasan Kejati Jawa Timur. Yakni, Fadilah SH, MH, Bambang Haryo Susetyo SH, dan Abdul Rahman SH MHum.
“Materinya adalah pengaduan dari kami, atas dugaan pelanggaran disiplin oleh JPU Kejari Malang, yang tidak profesional dan tidak proporsional dalam menangani perkara klien saya Apeng,” tutur Mardhan. Harusnya, dia diperiksa siang kemarin 22 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.
Namun, dia meminta waktu mundur sehari, karena kemarin sedang menjalani persidangan sebagai kuasa hukum Apeng di PN Malang. Selain laporan kepada Kejati, laporan kepada Komisi III DPR-RI juga menerima tanggapan. Yaitu, aduan tentang dugaan rekayasa penanganan laporan polisi no pol LPB/363/VI/Biro Operasi.
Komisi III DPR-RI, adalah komisi parlemen nasional yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Surat itu, ditandatangani oleh Sekjen Badan Keahlian DPR-RI, dengan tembusan Ketua Komisi III DPR-RI, Kahar Muzakir.(fin) 

Berita Lainnya :