Hadirkan Saksi Ahli Pidana

 
MALANG – Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan penggelapan Timotius Tonny Hendrawan, mendatangkan saksi ahli hukum pidana. Yakni, dr Tongat SH MH, dekan Fakultas Hukum UMM. Di hadapan hakim ketua Rightmen MS Situmorang SH MH, Tongat bersaksi tentang prosedur hukum dalam pembuatan surat dakwaan.
“Saya memberi kesaksian, supaya pembuatan surat dakwaan itu dilakukan secara baik, secara sempurna, jelas dan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Saya hanya memberi gambaran secara umum, sesuai dengan disiplin ilmu saya,” kata Tongat saat diwawancarai wartawan, usai memberi kesaksian di PN Malang.
Dalam sidang, Tongat menerima beberapa pertanyaan dari Sumardhan SH, kuasa hukum Apeng, dan JPU Hadi Riyanto SH. Tongat ditanyai soal pentingnya berkas dakwaan. Bagi lawyer atau pengacara, surat dakwaan juga sangat penting. Karena berkas dakwaan, setidak-tidaknya harus sesuai dengan tanggal kejadian.
Secara materiil, surat dakwaan juga harus memuat locus atau tempat kejadian perkara. Tongat juga menyebut surat dakwaan harus bisa menguraikan unsur-unsur fakta. JPU lalu bertanya kepada Tongat tentang pasal 378 KUHP yang dijeratkan kepada Apeng. Menurut Tongat, secara normatif harus ada unsur yang wajib dibuktikan.
“Dakwaan harus jelas sesuai fakta,” tambahnya. Sumardhan mengatakan, surat dakwaan dari BAP kepolisian tidak cermat. Karena, surat dakwaan 372 dan 378 KUHP yang dijeratkan kepada kliennya, adalah sama. Padahal, Sumardhan menyebut ahli sudah menegaskan surat dakwaan tidak boleh sama.
“Uraian surat dakwaan penggelapan dan penipuan tidak boleh sama. Apabila sama, maka surat dakwaan menjadi cacat hukum, dan harusnya batal demi hukum,” tegas Mardhan, sapaan akrabnya.
Selain soal persidangan, Mardhan juga menjelaskan soal pemeriksaannya di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Selasa pekan lalu. Dia menjelaskan soal dugaan ketidakcermatan jaksa dalam menguji BAP yang disetorkan kepolisian untuk menjerat Apeng.
Menurut Sumardhan, jaksa seharusnya melakukan pra penuntutan, untuk memeriksa berkas yang dikirimkan kepada jaksa oleh polisi.
“Apakah itu sudah lengkap atau tidak, benar atau tidak, harusnya dikoreksi dulu oleh penuntut umum, apabila tidak memenuhi ketentuan, jaksa boleh mengembalikan berkas ke polisi,” tutup Mardhan.(fin/jon)

Berita Lainnya :

loading...