Tak Kooperatif, Gugat 50 PNS Pengutang


MALANG - Sudah disomasi awal Januari lalu secara terbuka, ternyata tidak membuat beberapa kreditur besar Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana memiliki niat baik untuk menyelesaikan utangnya.
Hal ini diungkapkan kuasa hukum KSU Montana, Barlian Ganesi, SH, MH kepada Malang Post kemarin. Ia menegaskan, segera menggugat secara perdata sekitar 50 PNS yang memiliki utang besar kepada kliennya.
“Bulan Maret ini, kami layangkan gugatan perdata ke 50 PNS yang kami anggap sama sekali tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan utangnya kepada KSU Montana. Kami pasti mintakan sita jaminan objek yang mereka miliki,” tegasnya.
Hal ini, kata dia terpaksa dilakukan karena batas waktu 14 hari yang diberikan sejak pengumuman somasi terbuka di Malang Post, tidak diindahkan 50 PNS tersebut. “Kami salut kepada beberapa kreditur yang menghubungi kami setelah somasi terbuka muncul,” ujar dia.
Para kreditur yang datang ke kantornya di Jalan Sriwijaya 1-9 Malang ini, meminta waktu tiga kali tempo pembayaran penyelesaikan tunggakan utang tersebut. “Mereka juga menandatangani surat perjanjian penyelesaian utang ini,” terang Ganesi.
Kepada Malang Post, pria ini membeberkan nama-nama 50 PNS memiliki utang antara Rp 20 jutaan hingga Rp 700 juta, yang segera digugatnya secara perdata ke PN Malang. “Dari pegawai Universitas Negeri Malang ada nama Pindri Yulianto, Eko Sulistyo, Suyatno, Imam Wahyudi, Isnardi, Sunarjito, Dwi Mulyono, Wiratno dan Suyatno,” paparnya.
Sementara pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang, disebutnya nama Totok Aladin, Widji Aryawati dan Widya Budi Hariyani. “Khusus Widya, tunggakan mencapai Rp 141,5 juta. Chandra Aridaningtyas, pegawai Dinas Perdagangan Kota Malang menunggak Rp 766,9 juta,” terang dia.
Nama lain yang memiliki tanggungan besar, Dandung Julhardjanto, pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Malang sebesar Rp  90,1 juta, Suhartatik, pegawai Kecamatan Blimbing sebesar Rp 127,6 juta dan Rosdianawati, pegawai Kecamatan Kedungkandang sebesar Rp 102,4 juta.
“Kami juga akan menggugat Yuke Siswanti, pegawai Bagian Pemerintahan Pemkot Malang. Dia memiliki tanggungan Rp 58,7 juta dan Titik Andayani, pegawai Sekretariat DPRD Kota Malang karena tanggungannya Rp 80,4 juta tidak segera diselesaikan,” papar Ganesi.
Di tingkat pegawai kelurahan, Kuswinaryatini, pegawai kelurahan Rampal Celaket, sebesar 80 juta, Mokhamad Dulajis, pegawai Kelurahan Ciptomulyo sebesar Rp 374,6 juta dan Yunipah, pegawai Kelurahan Kebonsari Rp 156 juta.
“Terakhir, Erlina Midya Susanti, pegawai Kantor Perpustakaan Kota Malang sebesar Rp 109,5 juta. Namun, kami masih memberikan batas waktu sampai akhir bulan Februari untuk menyelesaikannya, kalau mereka memiliki itikad baik,” pungkasnya. (mar)

Berita Terkait

Berita Lainnya :