Please disable your adblock and script blockers to view this page


Ada Peluang Dewan Tersangka Menggugat


MALANG - Kasus anggota DPRD Kota Malang yang tersangkut tindak pidana korupsi hingga saat ini terus menjadi sorotan. Sebab, kasus ini terus bergulir sedangkan proses pemerintahan harus tetap berjalan. Termasuk dengan diskresi Kemendagri dan pergantian antar waktu (PAW) oleh sejumlah parpol yang mulai diproses menjadi salah satu solusi.
"Cara yang efektif untuk mengurai stagnasi adalah diskresi yang terukur khususnya dalam konteks penetapan APBD dan pembuatan perda yang terikat," ujar Dosen Hukum Tata Negara FH UB Dr. Aan Eko Widiarto.
Ia menegaskan itu dalam dialog mencari solusi atas kekosongan lembaga legislatif di DPRD kota Malang. Aan membeberkan, jangan sampai diskresi dengan memberi kewenangan pada wali kota menjadi jebakan tersendiri dalam pengambilan keputusan dua sisi yang akan sangat berbahaya.
Meski peluang diskresi tetap ada, namun  faktor dilakukannya diskresi harus diperhatikan. Syarat diskresi untuk mengatasi permasalahan mulai dari peraturan yang memberi pilihan, peraturan yang tak jelas, peraturan yang mengatur dan adanya stagnan. Sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, kepala daerah sebagai eksekutif tak dapat menjalankan fungsi legislasi.
"Diskresi dilakukan di Kota Malang, sebab ada stagnasi. Tetapi jangan sampai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Sementara itu, terkait soal proses PAW yang rumit dan membutuhkan waktu. Sebab syarat PAW, meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan parpolnya. Sehingga kuncinya berada di partai politik. Menurut Aan, dalam proses PAW harus diberhentikan dulu 41 anggota. Hanya saja persoalannya, jika diberhentikan maka harus melalui proses panjang dengan keputusan hukum yang tetap dan tergantung kemauan dari bersangkutan untuk mengundurkan diri.
"Untuk menghindari gugatan dari anggota dewan yang diganti tentu bersangkutan harus mengundurkan diri. Maka kesadaran politik harus tinggi," ulas pria berkacamata itu.
Ditemui terpisah, Staf Kepresiden RI Johan Budi SP ikut berkomentar atas kejadian ini, Mendagri sudah mengeluarkan diskresi kota Malang tak boleh berhenti dengan ditahannya 41 anggota dewan oleh KPK. Ia mengaku tidak tahu keputusan terakhir.
Namun melalui Mendagri, Pemkot harus jalan terus baik rencana kerja dan pembangunannya. Sebab yang akan terdampak adalah masyarakat. Menurutnya bukan soal antisipasi, tapi penerapan aturan yang ada saja benar-benar dimaksimalkan.
"Untuk percepatan PAW tanyakan partai saja," tegas Johan.
Pemerintah saat ini secara terus menerus mengampanyekan untuk menghindari tindakan korupsi kepada seluruh pejabat. Termasuk reformasi birokrasi soal regulasi dengan pemangkasan aturan yang memunculkan terjadinya korupsi.
"Bulan lalu Presiden mengeluarkan rencana strategi untuk pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK," imbuhnya.(ita/ary)

Berita Lainnya :