Buka-bukaan, Dewan Tersangka Seret Kolega


MALANG - Anggota DPRD Kota Malang saling ‘menelanjangi’ dalam sidang dengan terdakwa H Moch Anton di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (10/7) kemarin. Anggota dewan yang sedang ditahan KPK kembali menyeret koleganya yang masih aktif di gedung dewan.
Fakta-fakta yang dibeber dalam persidangan di antaranya tentang aliran uang pokok pikiran (pokir) pembahasan APBD-P tahun 2015, fee 1 persen pembahasan APBD 2015 dan uang sampah.  
Saat menjadi saksi untuk kasus dugaan suap APBD-P 2015 itu, tiga dari empat anggota dewan yang diterbangkan KPK dari Jakarta buka-bukaan dalam persidangan. Yakni Drs Abd Hakim, Tri Yudiani, S.Sos dan Sukarno. Hanya Bambang Sumarto yang tak bongkar rahasia walau senasib ditahan KPK dan dihadirkan dalam sidang kemarin.
Sukarno langsung berterus terang saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Arif Suhermanto
menanyakan tentang uang pokir, fee 1 persen pembahasan APBD 2015 serta uang sampah. “Saya terima Rp 65 juta dari Pak Arief (mantan ketua dewan M Arief Wicaksono). Saya lupa kapan (waktu penyerahan), tapi saya memang terima,” terangnya soal fee 1 persen pembahasan APBD 2015.
Sukarno yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar lalu  menegaskan bahwa tak hanya dirinya yang terima fee 1 persen. Semua anggota Fraksi Golkar, kata dia, juga mendapat jatah fee 1 persen. Masing-masing, lanjut wakil rakyat dari dapil Kedungkandang itu kecipratan Rp 50 juta.   
Setelah Sukarno, giliran Abd Hakim bersaksi lebih gamblang. Mantan Ketua DPRD Kota Malang ini mengaku diberi uang sebesar Rp 50 juta. Uang tersebut diambil di rumah Ketua Fraksi PDI Perjuangan kala itu, Drs Ec RB Priyatmoko Oetomo MM.
“Seingat saya semua anggota fraksi (Fraksi PDI Perjuangan) dapat. Masing-masing Rp 50 juta. Waktu itu kita disuruh ambil di rumah Pak Moko (Drs Ec RB Priyatmoko Oetomo MM). Saya tidak tahu istilahnya uang apa, dia bilang buat riyoyo,” beber Hakim.
Di depan majelis hakim dan JPU, wakil rakyat dari dapil Blimbing tersebut menyebutkan nama-nama anggota Fraksi PDI Perjuangan yang kebagian fee 1 persen. Di antaranya
Erni Farida dan Arief Hermanto. Hakim menjelaskan Erni Farida datang diantar suaminya, sementara Arief datang dengan mengendarai mobil pribadinya.
Tri Yudiani pun mengatakan hal yang hampir sama. Namun ia mengaku hanya mendapat Rp 25 juta. Yudis, sapaan akrab Tri Yudiani juga membenarkan terima uang THR alias pokir dan uang sampah.  
“Semua anggota dapat. Saya datang pada saat itu sama Bu Erni (Erni Farida) yang juga ambil ke rumah Pak Moko,” ungkapnya.
Pengakuan Sukarno, Abd Hakim dan Tri Yudiani langsung dibantah  Erni Farida dan Arief Hermanto. Dua wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut memang dihadirkan dalam sidang sebagai saksi.  Mereka menyebut tak menerima uang  apapun yang dimaksud dua karib mereka itu. Tutuk Hariyani, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang turut menjadi saksi pun membantah.
Di tengah persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto  kembali mempertanyakan pengakuan Tri Yudiani kepada Erni Farida. Menjawab jaksa, Keterangan Erni berubah.  “Iya saya datang ke rumah Pak Moko pada saat itu sama Yudis (Tri Yudiani). Tapi saat itu saya menagih hutang ke Pak Moko. Dia sering hutang ke saya. Saat itu mau ambil uang saya Rp 20 juta yang dipinjam untuk urusan caleg. Jadi saya ke rumah Pak Moko karena katanya mau bayar,” terang Erni. (ica/van/han)

Berita Lainnya :

loading...