Kades Druju Dilimpahkan ke Kejaksaan


MALANG - Kasus dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2104 yang dilakukan oleh Mujiono Kepala Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan, segera memasuki babak baru. Unit Tipidkor Satreskrim Polres Malang melimpahkan berkas serta tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen.
"Kalau tidak hari ini (kemarin, red), ya besok (hari ini, red) akan kami limpahkan ke Kejari Kepanjen," ujar KBO Satreskrim Polres Malang, Iptu Rudi Kuswoyo.
Dengan pelimpahan tahap dua ke Kejari Kepanjen, maka nantinya penahanan Mujiono sudah tidak lagi menjadi kewenangan Polres Malang. Tetapi sudah menjadi kewenangan Kejari Kepanjen. "Pelimpahan tahap dua, setelah berkas dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2014 sudah dinyatakan lengkap atau P21 sebelum lebaran. Namun Jaksa meminta pelimpahannya dilakukan setelah lebaran," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mujiono ditahan di Polres Malang sejak Jumat (24/5) lalu. Penahanan Mujiono dilakukan setelah berkas perkara kasusnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen. Sebelumnya, berkali-kali berkas dikembalikan atau P19 oleh Jaksa dengan alasan masih kurang lengkap.
Pada bulan Juni 2015 lalu, warga Desa Druju melaporkan Mujiono ke Polres Malang. Warga mengadukan dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2014 yang tidak tepat sasaran. Dari laporan itu, polisi langsung menyelidiki dengan memanggil sejumlah saksi. Termasuk juga memintakan audit ke BPKB Jawa Timur. Hasil audit BPKB, ditemukan kerugian Negara sekitar Rp 200 juta.
Terkait dengan laporannya itu, warga Desa Druju, sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi Polres Malang agar segera menyelesaikan kasusnya. Selain berkirim surat, warga juga sempat menggeruduk Polres Malang untuk menanyakan perkembangannya. Karena setelah dugaan korupsi ADD 2013 dan 2014 selesai, warga akan melaporkan lagi dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016 dan 2017.
Termasuk penyewaan lahan kas desa yang diperuntukkan untuk jalan penambangan batu, yang nilainya sekitar Rp 600 juta. Uang hasil sewa tersebut juga tidak diketahui peruntukannya. Bahkan, warga juga telah berkirim surat ke Presiden Jokowi, untuk memblokir sementara pencairan ADD 2019 untuk Desa Druju.
Terkait dengan laporan susulan dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016,  2017 dan 2018, Rudi Kuswoyo mengatakan bahwa laporan tersebut masih diselidiki. Polisi sedang mendalaminya dengan meminta keterangan beberapa orang saksi.
"Untuk laporan dugaan korupsi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, masih kami selidiki dan dalami. Kami masih meminta keterangan saksi-saksi," tegas mantan Kanitreskrim Polsek Bululawang ini.(agp/lim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :