Kasus Korupsi Druju Masih Ngambang


MALANG – Perkara dugaan korupsi Kepala Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Mujiono, seperti es yang membeku. Sampai tiga tahun ini, kasusnya tidak kunjung tuntas. Padahal warga sudah berharap untuk segera mendapat kepastian hukumnya.
Penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Malang, mengatakan sudah beberapa kali melimpahkan berkas perkara Mujiono, ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Namun selama ini berkas selalu dikembalikan, dengan alasan ada kekurangan yang harus dilengkapi.
Terakhir pelimpahan pada bulan Mei 2018 lalu. Setelah penyidik mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk melengkapi pemeriksaan saksi, pada 4 April 2018 lalu. Ada tambahan lima orang saksi yang harus dimintai keterangan, tetapi setelah dilengkapi berkas masih dikembalikan lagi.
“Berkas sebelumnya sudah kami limpahkan ke Kejari. Tetapi masih dikembalikan lagi, alasannya untuk melengkapi,” ungkap Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo, SH, M.hum.
Dikatakannya, bahwa sebetulnya berkas sudah komplit. Karena selain pemeriksaan saksi yang diminta sudah dilengkapi, juga sudah ada audit dari BPKP (untuk kerugian negara, red). Termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan juga jelas, dan dana anggaran yang digunakan pun juga sudah jelas.
“Karena itulah, besok (hari ini, red) kami akan datang ke Kejaksaan Negeri Kepanjen, untuk koordinasi terkait kasus ini. Kami ingin menanyakan apa kekurangan dalam berkas perkaranya,” jelas Sutiyo.
Sekadar diketahui, pada bulan Juni 2015 lalu, warga Desa Druju, melaporkan Mujiono ke Polres Malang. Warga mengadukan dugaan korupsi ADD tahun 2013 dan 2014 yang tidak tepat sasaran.
Dari laporan itu, polisi langsung menyelidiki dengan memanggil sejumlah saksi. Termasuk juga memintakan audit ke BPKB Jawa Timur. Hasil audit BPKB, ditemukan kerugian Negara sekitar Rp 200 juta.
Terkait dengan laporannya itu, warga Desa Druju, sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi Polres Malang untuk segera menyelesaikan kasusnya. Selain berkirim surat, warga juga sempat menggeruduk Polres Malang untuk menanyakan perkembangannya.
Karena setelah dugaan korupsi ADD 2013 dan 2014 selesai, warga akan melaporkan lagi dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016 dan 2017. Termasuk dugaan penyewaan lahan kas desa yang diperuntukkan untuk jalan penambangan batu, yang nilainya sekitar Rp 600 juta.
Uang hasil sewa tersebut juga tidak diketahui peruntukkannya. Bahkan, warga juga telah berkirim surat ke Presiden Jokowi, untuk memblokir sementara pencairan ADD 2018 untuk Desa Druju.(agp/jon/mar)