KPK Putar Rekaman



Perihal pokir, beberapa anggota dewan yang diperiksa mengaku mendapatkan pertanyaan soal hal tersebut dari penyidiknya. Wakil Ketua I DPRD Kota Malang H.M. Zainudin menjelaskan bahwa ia mendapat pertanyaan soal definisi pokir tersebut.
"Saya ditanya, 'apa yang anda ketahui soal pokir' dari penyidik tadi," tutur Zainudin.
Ia kemudianmenjelaskan bahwa istilah pokir baginya, merujuk pada definisi dari Pokok Pikiran (pokir) DPRD. Yang definisinya adalah sebuah kumpulan usulan dari masyarakat yang didapat anggota dewan ketika masa reses.
Penyidik juga menanyakan pada Zainudin soal istilah pokir yang ditujukan pada “pembagian hasil” sejumlah dana untuk melancarkan sebuah proyek dalam APBD P 2015. Zainudin menjawab dirinya tidak tahu menahu soal itu.
Hal yang sama juga dilontarkan mantan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Kota Malang menggantikan Arief Wicaksono, Drs Abdul Hakim. Saat dimintai keterangan usai diperiksa selama lima jam lebih, ia menjelaskan hal yang sama.
"Tadi dikasih dengar tiga rekaman. Saya disuruh mengakui apa ada suara saya disana. Saya bilang bukan," tegasnya.
Ia menceritakan penyidik KPK menginstruksikan dirinya untuk mengakui apa suara dalam rekaman yang diperdengarkan adalah suara Hakim. Secara tegas, ia menjawab suara yang ada dalam rekaman bukanlah suaranya.
Hal ini ditegaskannya di tiga rekaman yang diperdengarkan KPK padanya. Hakim juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui betul suara siapa yang ditunjukan KPK padanya.
"Saya tidak tahu itu suara siapa dan tentang apa. Yang jelas suara itu bukan saya. Wong ada dialog-dialog goyonan juga, tidak paham saya," cerita politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Ia pun kembali menegaskan bahwa isi dari rekaman tidak ada yang menyebut soal proyek ataupun pembahasan yang menjurus pada penganggaran. Selain diperdengarkan beberapa dokumen rekaman percakapan, muncul juga pertanyaan yang memunculkan istilah "Pokir".
Hal yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Rahayu Sugiharti, S.Sos. Ia yang turut diperiksa kemarin menjelaskan secara rinci bahwa Pokir sepengetahuannya merupakan kepanjangan dari Pokok Pikiran.
“Pokok Pikiran merupakan kumpulan dari usulan masyarakat yang didapat dewan ketika masa reses. Untukkmudian dibawa dan diusulkan ke Pemkot pada saat penyusunan RKPD. Jadi program yang harusnya dijalankan Pemkot yang bener adalah berasal dari Musrenbang, program OPD dan pokir dari DPRD,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini kemudian sempat mengatakan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2017 ini sangat sedikit Pokir dari DPRD yang direalisasikan oleh Pemkot. Alasan yang diterima, karena dana pembangunan pemkot sudah banyak habis dalam menjalankan program Musrenbang.

Berita Lainnya :