KPK Putar Rekaman



Rahayu juga mengakui bahwa dirinya mendapatkan pertanyaan soal pernah atau tidaknya mendapatkan pemberian dana.
“Ada ditanya soal apa saya mendapatkan dana atau pernah ada pembicaraan soal pemberian uang dari Pemkot untuk proses penganggaran dan proyek. Saya jawab tidak ada, dan tidak pernah ada pembicaraan itu,” tegasnya.
Kedua pola pemeriksaan KPK yakni mendengarkan rekaman dan memunculkan istilah Pokir tidak dilakukan di pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan yang dilakukan KPK juga jauh lebih dalam. Salah satunya dengan meminta salah satu berkas dokumen fraksi.
Menurut pantauan Malang Post, salah satu staf sekretaris DPRD Kota Malang, Rokhim, berulang kali masuk dan keluar ruang pemeriksaan untuk mengambil dan memfotocopy berkas dokumen salah satu fraksi DPRD Kota Malang.
Saat ditanya, ia menjawab berkas tersebut merupakan berkas fraksi Partai Golkar. Sementara itu Rahayu Sugiharti, yang merupakan anggota fraksi Golkar DPRD Kota Malang mengatakan bahwa hal tersebut memang diminta KPK.
“Ia diminta katanya untuk salah satu contoh. Kebetulan saya yang diminta tadi. Isi dokumen soal kegiatan dan dana yang keluar dan masuk. Ditanya juga soal sumber dana fraksi dari mana ya saya jawab dari hasil iuran anggota,” tagsnya.
Selain Zainudin, Hakim, dan Rahayu beberapa anggota DPRD lainnya yang diperiksa Rabu (18/10) di Polres Malan Kota adalah Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti, Anggota Komisi B Mohan Katelu, Sahrawi dan Sukarno lalu anggota Komisi A Subur Triono dan anggota Komisi D Ribut Harianto. Serta satu dari pihak eksekutif yakni Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono.
Pemeriksaan oleh KPK masih akan berlanjut hingga Senin (23/10) mendatang. Sejumlah anggota DPRD Kota Malang dan pejabat Pemkot Malang akan dipanggil secara bergilir untuk diperiksa.
Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi persnya sempat menyebutkan bahwa KPK menduga ada penggunaan istilah uang 'Pokir' agar proses pembahasan APBD-P 2015 yang dipermasalahkan saat itu berjalan lancar.
Istilah 'Pokir' didapat dari proses penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 yang menjerat Ketua DPRD Malang M. Arief Wicakcono. KPK mendalami sejumlah pihak yang kecipratan suap tersebut.
"Penyidik mendalami proses pembahasan hingga pengesahan APBD-P TA 2015, termasuk indikasi penerimaan uang terkait dengan pembahasan anggaran tersebut. Apakah ada pihak penerima lain juga akan didalami," urainya.
Untuk mencari siapa saja yang terlibat lainnya inilah KPK memeriksa 10 orang saksi di Polres Malang Kota, Rabu (18/10). Sembilan diantaranya adalah anggota legislatif sedangkan satu berasal dari pihak eksekutif.(ica/ary)

Berita Lainnya :