Please disable your adblock and script blockers to view this page


Lima Jam, Sutiaji Diperiksa KPK

MALANG - Plt Wali Kota Malang Drs H Sutiaji ikut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk 22 anggota dewan. Di sela pemeriksaan di aula Bhayangkari Polres Malang Kota (Makota), Sutiaji mengaku melakukan konsultasi dengan personel lembaga antirasuah itu. Tentang, apa jadinya kota ini tanpa dewan.
Wali Kota Malang terpilih itu  menjalani pemeriksaan di lantai dua ruang pink (sebutan lain aula Bhyangkari) sekitar lima jam. Ia baru keluar ruangan sekitar jam 19.00 WIB. Di antara semua saksi, Sutiaji termasuk yang paling lama berada dalam ruangan. 
Kepada wartawan, ia mengaku menjadikan kesempatan tersebut untuk sekaligus berkonsultasi. “Saya konsultasi dan sharing saja terkait (kasus) ini. Bagaimana jadinya Kota Malang kalau semua dewan tidak ada,” papar Sutiaji sebelum meninggalkan Mapolres Makota. 
Sutiaji mengatakan, sharing dilakukan sebagai diskusi di luar pemeriksaan. Namun demikian, ia menegaskan tak mengetahui apakah ada anggota dewan yang jadi tersangka atau tidak.  “Ya, ini nanti ceritanya Kota Malang gimana kalau sudah tidak ada dewan. Bulan depan ini dilantik gimana saya nyambut gawe? Sudah gak ada orang. Sharing itu tadi yang lama,” paparnya. 
Lama berdiskusi dalam ruangan, Sutiaji hanya mendapat jawaban sederhana dari penyidik KPK. Yakni menyarankan agar ia segera berkonsultasi dengan Kemendagri terkait situasi Kota Malang yang ditanyakannya. “Mereka bilang hanya sebagai penyidik. Saya disarankan konsul langsung ke Kemendagri. Ini segera akan saya obrolkan dengan Sekda juga,” tegas pria kelahiran Lamongan ini.
Terkait pemeriksaan , Sutiaji mengaku dipanggil untuk menjadi saksi 22 orang anggota dewan. Ia menegaskan, 22 orang anggota dewan itu masih aktif sebagai wakil rakyat. 
Saat proses pemeriksaan berlangsung, Sutiaji diminta penyidik menandatangani lima berkas. Pada  setiap berkas itulah 22 orang nama anggota dewan tertera. “Tidak ada informasi tersangka atau tidak di berkas itu. Yang jelas berkasnya dikelompokkan jadi lima. Makanya, banyak BAP yang harus saya tandatangani karena berkasnya banyak,” ungkapnya. 
Tak hanya soal 22 anggota dewan, Sutiaji mengaku sempat ditanya penyidik KPK terkait sumber dana kampanye sewaktu ikut Pilkada Kota Malang. Hal ini berkaitan dengan penggeledahan rumah dinasnya di kawasan Ijen pada Kamis (30/8) lalu. Selain rumah anggota dewan, ternyata rumah dinas wali kota juga ikut digeledah. Pada saat yang sama, Sutiaji sedang berada di Bitung Sulawesi Utara untuk memberi support kepada Ir. Bambang Irianto yang menerima penghargaan Kalpataru. 
Dalam penggeledahan itu, berkas gaji dan honornya sebagai pejabat negara diambil penyidik. 
“Saya ditanya soal sumber dana kampanye, lalu juga ditanya gaji dan honor. Kemungkinan ada kekhawatiran transaksional di situ, misal ada deal-dealan dengan pengusaha. Tapi itu saja, karena sudah tugas mereka menanyakan apa yang diambil saat geledah,” imbuhnya. 
Ia menambahkan pertanyaan penyidik hanya sebatas sumber dana dan jumlah gajinya sebagai pejabat Kota Malang saat ini. Sutaji pun menegaskan sudah melaporkan dana kampanye ke KPU Kota Malang. (ica/van/han)
 

Berita Lainnya :