Priyatmoko Bungkam, Pilih Tak Komentar


MALANG - Sampai berita ini diturunkan, Moko tak memberikan tanggapan terkait pernyataan dan pengakuan koleganya di Fraksi PDI Perjuangan dalam persidangan. Malang Post melakukan konfirmasi via telepon tapi  ia tidak menjawab. Begitu pula dengan pesan WhatsApp yang dikirim Malang Post kemarin hanya dibaca Moko. Namun ia tak membalasnya.
Tidak hanya berkutat di Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Fraksi Golkar yang dihadirkan
sebagai saksi seperti Bambang Sumarto dan Choeroel Anwar juga bereaksi atas pengakuan Sukarno soal fee pembahasan APBD, pokir maupun uang sampah. Bambang dan Choeroel Anwar bersikukuh tidak menerima uang tersebut.
Tapi Ribut Harianto mengakui menerima uang THR sebesar Rp 12,5 juta. “Iya saya terima Rp 12,5 juta lalu Rp 5 juta. Saya belum kembalikan,” ungkap Ribut polos saat ditanya JPU KPK apakah uang tersebut telah dikembalikan ke negara seperti yang dilakukan anggota dewan lain yang sudah mengakui sebelumnya.  “Saya terima uang THR, bukan uang pokir. Terima dari ketua dewan yang diantar Ketua Fraksi Golkar (Sukarno) ke rumah saya. Katanya uang THR,” kata wakil rakyat dari dapil Lowokwaru ini kepada Malang Post usai sidang. “Saya akan kembalikan. Nanti tanya dulu rekening untuk kembalikan,” sambungnya.
Selain anggota dewan, terdapat pula pejabat Pemkot Malang yang dihadirkan sebagai saksi. Yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Ir Hadi Santoso.
Dalam sidang kemarin ia diberi beberapa pertanyaan soal jabatannya di Pemkot Malang pada tahun 2014 sampai 2015. “Saya 2014 masih jadi Asisten II lalu merangkap juga jadi Plt Kepala BPKAD karena saat itu kepalanya meninggal. Di Januari 2015 saya berganti jabatan jadi Kepala Dinas Pertanian,” ungkap pria yang akrab disapa Soni ini.
Ia juga mendapatkan pertanyaan soal sepak terjang Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono pada tahun 2014-2015. Selain itu seputar kinerja Wali Kota Malang H Moch Anton dalam menentukan kebijakan.  “Kalau yang bahas anggaran-anggaran wali kota tidak terlibat, Itu sekda. Intinya kebijakan yang formal dan umum dilakukan wali kota. Kalau yang informal seperti bahas anggaran tadi ya sekda saja cukup,” pungkasnya. (ica/van/han)

Berita Lainnya :

loading...