Sinyal Jilid III Sejak Dua Pekan


MALANG - GELOMBANG tersangka baru anggota DPRD Kota Malang sudah diprediksi sejak jauh hari sebelumnya. Bahkan sinyal kuat telah muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang yang kini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak dua pekan lalu.
Untuk diketahui, penetapan anggota dewan sebagai tersangka baru sesuai Sprin.Dik/114/DIK.00/01/08/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 merupakan jilid III. Sebelumnya kasus jilid II pada Maret 2018 lalu, KPK menetapkan 18 anggota dewan sebagai tersangka. Periode ini juga menyeret Wali Kota Malang nonaktif H Moch Anton yang telah divonis bersalah.  
Sedangkan awalnya, kasus jilid I ketika Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono ditetapkan menjadi tersangka bersama  mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono. Keduannya juga sudah divonis bersalah.
Untuk diketahui  seluruh anggota dewan (selain 18 yang sudah diproses,red) berjumlah 25 orang telah berulang kali diperiksa dan datang ke persidangan beberapa terdakwa seperti Arief Wicaksono, Moch Anton, dan Jarot Edy Sulistyono.
Sementara di lingkup eksekutif, nama-nama yang kerap hadir dalam pemeriksaan maupun persidangan yakni mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. Terdapat juga tiga mantan pejabat DPUPPB yakni Nunuk Sri Rusgiyanti, Nur Rahman Wijaya dan Tedy Sujadi Soemarna.
Dalam fakta persidangan yang terungkap, beberapa anggota DPRD Kota Malang yang saat ini sudah berstatus terdakwa seperti Abd Hakim, Heri Pudji Astuti, Suprapto, Salamet, dan Sukarno mengungkapkan aliran dana dugaan suap.
Menurut fakta persidangan Cipto Wiyono disebut-sebut berperan dalam kasus dugaan suap. Yakni menjadi inisiator pemberian dana pelicin bagi legislatif Kota Malang.  
Terkait hal ini, JPU  KPK Arif Suhermanto mengatakan bahwa jubir KPK yang akan memberi informasi secara resmi. “Nanti akan diinfokan resmi oleh jubir,” ungkap Arif saat ditanya soal  penetapan tersangka baru, tadi malam.
Ia menuturkan kasus berkembang dengan adanya penetapan tersangka baru sudah merupakan kewajiban bagi jaksa untuk menanganinya. Jaksa asal Surabaya ini sebelumnya selalu menegaskan bahwa kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang 2015 memiliki potensi membuka tersangka baru. Pasalnya fakta persidangan sudah mengungkapkan hal tersebut.
Bahkan kasus berkembang tidak hanya pembahasan APBD-P 2015 saja melainkan adanya aliran fee pembahasan APBD tahun 2015 hingga kasus dugaan suap anggota DPRD Kota Malang untuk pengadaan lahan di TPA Supit Urang atau disebut uang sampah. (ica/van)

Berita Lainnya :