Soal Fee APBD, Abah Anton Hanya Dengar


MALANG - Dua terpidana kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang jadi saksi sidang dengan terdakwa 18 anggota DPRD Kota Malang, Rabu (29/8). Mereka buka-bukaan di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya itu.
Dua terpidana yang dihadirkan dalam sidang yakni Wali Kota Malang nonaktif H Moch Anton dan mantan Kadis PUPPB Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Selain itu, tiga saksi lain dari unsur Pemkot Malang juga dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah  mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono, dan dua orang mantan kepala bidang (kabid)  di Dinas PUPPB Kota Malang (sekarang Dinas PUPR) Tedy S Soemarna dan Nunuk Sri Rusgiyanti juga hadir sebagai saksi.
Para saksi itu dicecar pertanyaan terkait keterlibatan anggota DPRD Kota Malang dalam aliran dana suap. Salah satu saksi, Moch Anton diberondong pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait permintaan dana pelicin atau uang pokok pikiran (pokir) oleh anggota dewan yang kini menjadi terdakwa. Salah satu pertanyaannya yakni siapa  yang pertama kali meminta uang tersebut kepadanya.
“Iya saya diberitahu soal uang itu, bilangnya THR. Pak Arif ( Moch Arief Wicaksono) dan Suprapto yang tanya soal itu. Saya bilang langsung ke sekda saja, dia yang urus,” papar Abah Anton, sapaan akrab H Moch Anton yang sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan ini.
Anton juga ditanya tentang adanya fee dalam pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015. Meski begitu Anton tidak dapat berkata banyak. Alasannya ia mengaku hanya sebatas mendengar saja.
Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono yang mengungkapkan permintaan uang sering dilakukan anggota DPRD Kota Malang. Ia mengakui ketika bertugas di Malang kerap permintaan uang dari kalangan legislatif.  “Contohnya rapat badan anggaran (banggar) juga para anggota dewan meminta uang ke eksekutif. Jika tidak dituruti, disebutnya ada saja yang dipersulit,” tandas Cipto.
Sementara itu tim penasehat hukum 14 anggota DPRD Kota Malang terdakwa Dr Solehoddin menjelaskan saksi yang dihadirkan jaksa kemarin secara garis besar tidak dirasa memberatkan kliennya. Hal ini dikatakannya setelah mendengarkan fakta persidangan.
“Tidak ada yang memberatkan. Dari pengakuan saksi-saksi yang meminta uang adalah Arif. Mereka tidak ada yang tahu penyerahan uang ke 18 terdakwa. Baik uang pokir, uang sampah atau uang fee satu persen,” tandas pengacara yang juga seorang dosen ini.
Sementara itu persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi masih dilanjutkan pekan depan. Tim JPU KPK akan menghadirkan saksi-saksi dari anggota DPRD Kota Malang. (ica/van)

Berita Lainnya :