Telusuri Uang Sampah, Bidik Eksekutif


MALANG - Selalu ada fakta baru di sidang Pengadilan Tipikor Surabaya terkait kasus suap anggota DPRD Kota Malang. Kemarin soal uang sampah mulai tersingkap setelah sebelumnya samar-samar dalam persidangan. Kasus ini melibatkan anggota dewan dan oknum pejabat Pemkot Malang.
JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, uang sampah merupakan kasus yang berbeda dengan uang pokir maupun fee 1 persen pembahasan APBD. “Ini ada kaitannya dengan dugaan suap dalam perluasan lahan sampah di Kota Malang,” ungkap Arif kepada Malang Post usai sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa H Moch Anton.
Saat diperjelas Malang Post apakah pengadaan lahan sampah tersebut berada di TPA Supit Urang dan ada kaitan pembiayaan dari luar negeri, Arif membenarkannya. Meski begitu ia masih belum menjelaskan secara rinci terkait detail kasus dan aliran dananya.
Karena itulah kini  KPK melakukan pendalaman soal uang sampah. Dugaannya, kasus  ini memiliki pola yang sama dengan pembahasan APBD-P pada tahun 2015. “Dugaan ada inisiasi dari eksekutif juga. Tapi kita masih dalami lagi terkait ini,” ungkap Arif.
Ia menjelaskan, pihaknya mendalami aliran dana uang sampah dikarenakan beberapa saksi dalam persidangan sudah mulai mengakui. Yakni sebesar Rp 5 juta per anggota dewan.
Arif juga menjelaskan seluruh anggota dewan diduga menerima sebesar Rp 5 juta. “Semua diduga menerima kecuali pimpinan dewan dan Suprapto. Kita masih mendalami lagi kenapa mereka tidak dapat dan dari mana awalnya serta selanjutnya kenapa ada uang sampah,” urai Arif.
Menurut catatan Malang Post, proyek pembangunan di Kota Malang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang menggunakan anggaran signifikan adalah proyek perluasan lahan TPA Supit Urang. Proyek ini mencuat sejak tahun 2015 lalu. Menurut data Malang Post, saat itu pihak ketiga menggelontor anggaran sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.
Sumber Malang Post tadi malam membeber tentang aliran uang untuk dewan. “Memang benar, masing-masing anggota dewan mendapat Rp 5 juta. Dulu, total alokasi aliran dana untuk dewan sebesar Rp 200 juta. Semuanya dibagi rata ke anggota, kecuali pimpinan (4 orang)  dan Prapto (Suprapto) yang tidak dapat,” katanya sembari mewanti-wanti namanya tidak dikorankan.
Jika kasus ini diusut KPK, lanjut dia, sejumlah oknum pejabat di Pemkot Malang bakal terseret. Sebab inisiatif pemberian uang sampah datang dari oknum pejabat pemkot yang bergayung sambut dengan urusan dewan.
“Intinya uang sampah itu untuk memuluskan kerjasama antara Pemkot Malang dengan pihak ketiga terkait lahan TPA Supit Urang. Jadi waktu itu ada yang menjadi penghubung,” katanya.
Terkait hal ini, Pemkot Malang belum memberikan konfirmasinya. Sampai berita ini diturunkan Sekda Kota Malang Drs Wasto belum merespon konfirmasi Malang Post. Saat dikonfirmasi kemarin baik melalui pesan singkat, WhatsApp maupun akun Instagramnya juga tak ada jawaban.
Sementara Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengatakan, pihaknya memilih untuk tidak memberikan komentar soal fakta persidangan tersebut. “Mohon maaf kita tidak komentar karena itu yurisdiksi persidangan,” pungkasnya. (ica/van/han)

Berita Lainnya :

loading...