Warga Druju Desak Kejari


MALANG  - Warga Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, benar-benar mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Rabu (1/8) pagi. Sekitar 100 orang ini, datang untuk berunjuk rasa. 
Sembari membentangkan beberapa poster yang bertulisan kecaman, warga yang berdemo melakukan orasi. Mereka mendesak Kajari, untuk bersikap professional dalam menangani kasus dugaan korupsi ADD, yang dilakukan Kepala Desa Druju, Mujiono. 
“Tolong Bapak Kajari periksa lagi itu staf-stafnya. Apakah mereka sudah benar-benar bekerja dengan baik apa belum,” teriak Samsul, salah satu warga Desa Druju. 
“Kenapa berkas kasus korupsi Kades Druju selalu ditolak dan dikembalikan sampai enam kali. Ada apa sebenarnya,” sambung warga lain.
Menurut warga, Kejari Kepanjen, terkesan lambat dan main-main dalam menangani perkara korupsi di Desa Druju. Padahal, dari hasil audit BPKP, sudah ada temuan penyelewengan hingga mencapai puluhan juta rupiah.Namun beberapa kali berkas dilimpahkan ke Kejari oleh penyidik Polres Malang, selalu ditolak dengan alasan perbaikan. 
"Perbaikan masa sampai enam kali. Dan sudah banyak saksi serta sudah ada bukti, tetapi berkas kok selalu ditolak," kata pendemo lainnya. 
Setelah beberapa menit berorasi, lima orang perwakilan warga kemudian diajak untuk mediasi. Mereka adalah Wasiati, Surahman, Imam Suhati dan Ahmad Sugiono. 
Dalam mediasi, warga mengatakan bahwa selama Mujiono menjabat Kades, sama sekali tidak ada pembangunan. Padahal, dana ratusan juta dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat, mengucur ke Desa Druju.
“Sudah 6 kali berkas dugaan korupsi ini ditolak oleh Kejaksaan. Ada apa sebenarnya. Padahal audit dari BPKP sudah ditemukan penyelewengan yang membuat kerugiaan negara mencapai ratusan juta,” ungkap Wasiati. 
Kendati sudah ditemui, namun warga kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Kejari. “Pak Kajari tidak ada di tempat. Kita hanya ditemui jaksa peneliti tadi. Katanya setelah unjuk rasa ini akan ada gelar perkara kasusnya. Mereka janji akan mengundang warga pada gelar perkara nanti,” beber Wasiati.
"Jika dalam waktu dua pekan setelah aksi unjukrasa kami ini, tidak ada kelanjutannya, maka kami akan mencari jalan lain. Yakni akan mendatangi Kejati Jatim di Surabaya," sambungnya. 
Sekadar diketahui, Mujiono dilaporkan oleh warganya ke Polres Malang, pada 2014 silam. Ia diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 – 2014. Nilainya sekitar Rp 200 juga lebih.
Laporan warga terkait ADD ini, karena adanya laporan fiktif yang dibuat oleh Mujiono. Misalnya, anggaran untuk program kemiskinan, pendidikan, kepemudaan dan pembangunan. Semuanya fiktif tidak ada realisasinya. Namun hingga berjalan empat tahun ini, laporan dugaan korupsi tersebut masih belum tuntas. (agp/jon)

Berita Lainnya :