Gejolak Buruh Berkurang


MALANG POST - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mengklaim situasi hubungan industrial semakin kondusif. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Achmad Rumianto SE mengatakan, jumlah kasus perselisihan  dengan pengusaha dalam dua tahun terakhir terus berkurang. Hal ini setelah pihaknya membangun komunikasi yang baik antara pengusaha, asosiasi pengusaha, buruh serta asosiasi buruh.
“Sekarang ini sudah jarang buruh menyampaikan aspirasinya maupun masalahnya dengan turun ke jalan untuk demo. Mereka menyampaikan masalah dengan melaporkan kepada kami,” katanya kepada Malang Post, kemarin.
Dia merinci pada tahun 2017 lalu tercatat hanya 8 kasus perburuhan yang dilaporkan.
Rinciannya, 6 kasus diselesaikan secara musyawarah, sedangkan 2 kasus naik ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam tahun 2018 (Januari-April), tercatat 3 kasus hubungan industrial yang masuk ke Disnaker Kabupaten Malang. Padahal di wilayah Kabupaten Malang terdapat 110 ribu buruh yang bekerja di 583 perusahaan.  
 “Artinya, buruh di Kabupaten Malang sudah paham bagaimana cara mengadu atau melaporkan ketika menemui permasalahan. Mereka sudah tidak lagi demo atau turun ke jalan,” kata Totok sapaan akrabnya.
Karena itulah ketika memperingati Hari Buruh Internasional, Selasa (1/5) hari ini, Disnaker
menganjurkan buruh untuk merayakan dengan hal-hal yang kreatif serta positif. Seperti menggelar diskusi maupun sarasehan yang dimotori oleh serikat pekerja. “Namun demikian, kami tetap menghormati apabila nantinya ada serikat buruh yang menyampaikan aspirasinya dengan cara turun ke jalan untuk demo,” kata dia.
Totok melanjutkan, komitmen Bupati Malang Dr H Rendra Kresna memperjuangkan nasib buruh tak pernah kendor. “Dengan kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  buruh,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Daerah Kabupaten Malang, Samuel Molindo mengatakan, situasi industrial di Kabupaten Malang saat ini memang kondusif. Pihaknya terus berupaya menciptakan serta menjaga situasi tersebut dengan terus menjalin hubungan baik antara pengusaha dengan buruh maupun serikat pekerja.
“Kami menerapkan konsep hubungan Industrial Pancasila. Yakni menerapkan sila ke empat yakni musyawarah mufakat ketika ada masalah buruh dengan pengusaha,” katanya.
Masih kata Samuel, APINDO Daerah Kabupaten Malang terus mengimbau seluruh pengusaha untuk memperhatikan buruh dengan memberi upah sesuai UMK dan membayar THR. “Sebentar lagi mendekati Lebaran, kami imbau seluruh pengusaha membayar THR. Para pengusaha harus memandang membayar THR kepada para pegawai ini bukan regulasi, melainkan ibadah,” katanya.
Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Malang, Hari Effendi berharap nasib buruh makin baik dari tahun ke tahun. Apalagi saat momen peringatan Hari Buruh Internasional. “Buruh masih harus terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan meningkatkan taraf hidupnya,” tegasnya.
Di Kota Malang, konflik buruh dengan pengusaha tak begitu menonjol. Pada dua tahun lalu, tercatat sekitar 40 sampai 50 kasus hubungan industrial. Namun pada tahun ini, sejak Januari sampai April hanya tercatat satu kasus. Yakni unjuk rasa buruh PT Wiratanu Persada Tama selama dua pekan karena masalah pesangon. Namun persoalan itu akhirnya bisa diselesaikan.  
“Memang yang terjadi kemarin (April lalu), kita melakukan aksi. Tapi kami telah melakukan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bersama serta sudah clear semuanya,” kata Herman,
Ketua Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) PT Wiratanu Persada Tama.
Berdasarkan data Malang Post, masalah perburuhan di kota pendidikan umumnya disebabkan tiga persoalan.  Yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), permasalahan gaji dan konflik personal antara karyawan dan perusahaan.
Plt Kadisnaker Kota Malang dr Supranoto mengatakan selama ini melakukan pendekatan kepada perusahaan dan pekerja agar selalu mengutamakan dialog. Sehingga ketika terjadi persoalan bisa langsung dicarikan solusinya.
Menanggapi Hari Buruh Internasional, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa serikat buruh  dan asosiasi pengusaha. Karena itulah dia memastikan Kota Malang akan tetap  kondusif.
Sementara itu di Kota Batu, menggaji buruh tak sesuai UMK masih jadi sorotan. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu, Purtomo SH mengatakan masih banyak perusahaan yang belum menggaji pekerja sesuai UMK.  
Karenanya dalam peringatan May Day, SPSI akan melakukan long march di kantor Gubernur Jatim di Surabaya. Mereka menuntut tiga hal,  yaitu penolakan UU Nomor 13 tahun 2003, penolakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan  menolak PT outsourcing.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Penaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu, Sapto Nora Adi mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring ke 300 perusahaan untuk mencari tahu pembayaran gaji sesuai UMK atau tidak. (big/ica/eri/van)

Berita Lainnya :

loading...