magista scarpe da calcio Mendirikan RS Tak Boleh Seenaknya


Mendirikan RS Tak Boleh Seenaknya

MALANG - Pendirian rumah sakit wajib mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009. Di mana rumah sakit didirikan oleh lembaga berbadan hukum. Baik itu oleh Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan. Begitulah yang dikatakan oleh Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa dan Sertifikasi Aset, Kantor Hukum, Biro Hukum dan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Wahyudi Kurniawan SH MH Li. 
Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Yudi begitu Wahyudi Kurniawan akrab dipanggil mengatakan mendirikan rumah sakit tak bisa seenaknya. Ada beragam izin  yang harus dipenuhi. 
”Contohnya ini saat mendirikan rumah sakit pertama yang dilakukan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di mana saat mengajukan RS unsur pemerintah akan melihat apakah tempat yang diajukan itu diperbolehkan berdiri rumah sakit atau tidak,’’ katanya.
Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM ini mengatakan, pendiri rumah sakit wajib melakukan sosialisasi secara masif, sehingga saat rumah sakit itu berdiri tidak ada pertentangan dari warga. Selanjutnya, menurut Yudi mengajukan izin mendirikan rumah sakit ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal Lingkungan. 
”Semua itu harus jelas, dan wajib dipenuhi. Satu kurang, maka pendirian rumah sakit tidak akan terpenuhi,’’ urainya.
Yudi sendiri menyebutkan, untuk jenis layananan rumah sakit sesuai dengan UU rumah sakit ada dua. Yakni RS Umum dan RS Khusus. 
”Kalau rumah sakit umum, melayani segala bentuk layanan kesehatan sesuai dengan kemampuan kesehatannya. Kalau RS Khusus hanya memberikan pelayanan kesehatan berdasarankan jenis layanan tertentu. Salah satunya adalah RS Harapan Kita Jakarta itu RS khusus untuk pasien jantung, atau sebagainya,’’ ucapnya.
Sedangkan untuk jenis pengolaan, Yudi juga mengatakan RS dibagi dua, yaitu RS publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit umum menurut undang-undang dijelaskan Yudi adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola badan hukum dengan tujuan profit berbentuk PT atau Persero.
Tapi demikian, Yudi mengatakan jika baik itu rumah sakit publik maupun rumah sakit privat sejatinya tak ada perbedaan, selain hal pengelolaan saja. Sedangkan untuk tipe rumah sakit telah diatur dalam undang-undang. 
”Gak ada hubungannya pengelolaan dengan tipe rumah sakit. Karena aturannya sangat  jelas dan ketat,’’ tambahnya. 
Disinggung apakah jenis pengelolaan itu mempengaruhi tarif RS? Yudi pun menggelengkan kepala. Tarif rumah sakit dikatakan Yudi dibuat oleh manajemen rumah sakit, sesuai dengan tipenya masing-masing. Menurut Yudi, meskipun didirikan merupakan rumah sakit privat karena badan hukumnya PT, rumah sakit tipe C biaya berobatnya tidak akan lebih mahal dengan rumah sakit tipe A yang dikelola pemerintah. 
”Kalau tidak percaya silahkan dicoba,’’ kata Yudi sembari tertawa. 
Hanya saja, biaya di rumah sakit publik ini bisa lebih murah karena ditanggung oleh BPJS atau layanan kesehatan lain. Lalu apa yang membedakan tipe rumah sakit? Yudi pun menjelaskan banyak hal. Di antarannya adalah jenis layanan, fasilitas kesehatan, kelengkapan peralatan dan banyak lagi.(ira/ary)
 

Berita Lainnya :

Copyright © 2018 Malang Pos Cemerlang Goto Top