Dua Kampus Terancam Turun Kasta



MALANG - Dari sekitar 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Malang, ada dua kampus yang terancam dimerger, bahkan turun kasta. Kemenristek Dikti tengah melakukan restrukturisasi masal kampus swasta karena menilai jumlah PTS sudah gemuk. Kampus yang tidak memenuhi syarat pendirian PTS, mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, otomatis akan dipangkas.
Dua kampus itu adalah Universitas Gajayana (Uniga) dan Politeknik Unisma. Dari puluhan kampus, baru dua ini yang terindikasi tidak memenuhi syarat pendirian PTS. Uniga terancam turun menjadi institut, dan Politeknik menjadi akademis. Atau bisa saja disarankan merger dengan kampus yang satu yayasan.
Memang, kampus yang tak memenuhi syarat, terancam dipangkas Kemenristek Dikti dengan merger dan penurunan kasta. Pemangkasan dilakukan hingga tahun 2019. Sehingga PTS wajib melakukan pembenahan sesuai dengan ketentuan persyaratan dari Kemenristek Dikti.
Salah satu syarat, misalkan minimal memiliki sepuluh program studi dengan rincian enam program studi eksak dan empat program studi non eksak untuk perguruan tinggi berbentuk universitas. Juga syarat mengenai lahan, untuk universitas minimal lahannya 10 ribu meter persegi dan institut 8.000 meter persegi.
“Bila jumlahnya masih tidak sesuai, maka harus menambah. Bila tidak, maka konsekuensinya akan diturunkan bentuknya. Misalnya dari universitas yang memiliki minimal sepuluh program studi, menjadi institut yang punya ketentuan minimal enam prodi,” urai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah Jawa Timur, Prof. Dr Sukowiyono SH MHum.
Hal ini juga berlaku dengan persyaratan yang lainnya, di antaranya lahan, maupun tenaga pendidiknya. Persyaratan ini berlaku untuk perguruan tinggi yang telah ada, maupun yang akan diajukan.
“Untuk universitas walaupun punya banyak prodi, kalau Eksak semua atau Soshum (non eksak) semua, tidak bisa. Yang wajib 10 prodi, enam eksak, empat Soshum. Jika tidak memenuhi turun jadi institut,” tegas Suko.
Mengenai perguruan tinggi di Kota Malang yang belum memenuhi persyarata tersebut, Suko mengatakan dia belum mengetahui dengan pasti karena yang berhak untuk menentukan serta memberikan evalusi, yakni dari Kemenristek Dikti. Pelaporan dilakukan secara online oleh perguruan tinggi untuk kemudian diassasement oleh Kemenristek Dikti.
Sedangkan untuk wacana merger, Suko mengatakan sejauh ini belum akan dilakukan di perguruan tinggi swasta di Kota Malang. Dia mengakui, memang terdapat beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur yang melakukan merger karena tidak memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditentukan.
“Biasanya itu dari yayasan yang memiliki beberapa jenis perguruan tinggi, lalu dimerger jadi satu menjadi universitas, misalnya. Kalau dalam satu yayasan, menurut saya tidak masalah. Dan ada beberapa di Jawa Timur,” ujarnya.

Berita Lainnya :