Evaluasi Kinerja DPRD Tahun 2017

 
MALANG - Menjelang akhir tahun 2017, DPRD Kota Malang kerja keras menuntaskan berbagai programnya. Ini demi terwujudnya produktivitas dan kinerja dewan untuk kepentingan publik. 
“Soal kinerja, harus selalu lebih baik dari waktu ke waktu.  Terutama yang berkaitan dengan tuga pokok dan fungsi DPRD. Yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Kami selalu bercermin dari waktu-waktu sebelumnya,” kata Ketua DPRD Kota Malang, Drs Abd Hakim. 
Salah satu catatannya yakni pembahasan anggaran pada tahun 2017. Menurut dia, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017 hampir masuk dalam fase terlambat.  
“KUA-PPAS dari Pemkot Malang tak boleh terlambat dilempar ke DPRD Kota Malang di tahun 2018. Kita diberi petunjuk kerja, lewat Permendagri 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan APBD serta rancangan penjabaran tanggungjawab anggaran daerah,” jelas Hakim. 
Keseriusan dan kesungguhan dewan memperjuangkan berbagai program harus diimbangi Pemkot Malang sebagai mitra kerja. Apalagi saat ini dewan terus meningkatkan kinerjanya untuk publik.  
Hakim mencontohkan pembahasan ranperda yang betul-betul dikebut dewan. Dua ranperda yakni BPHTB, Cagar Budaya dan Ranperda Kawasan Tanpa  Rokok sudah mendapat evaluasi Gubernur Jatim. Sehingga pada 29 Januari mendatang akan digelar sidang paripurna pengesahan. 
“Komunikasi yang efektif dengan eksekutif harus terus dibangun lebih baik sebagai mitra kerja,” tandasnya. 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti menyebut perjalanan APBD 2017 cukup berliku. Namun, hasil evaluasinya ada beberapa kesuksesan yang dicapai eksekutif. Yakni, pemberian pendidikan gratis bagi siswa SD-SMP yang ada di Kota Malang.
“Pendidikan gratis bagi SD dan SMPS sukses. Walaupun gratis, tapi mutunya bagus,” kata Rahayu kepada Malang Post. 
Menurut politisi Partai Golkar ini, pendidikan gratis yang diperjuangkan oleh Pemkot Malang dan DPRD mampu menyajikan kesempatan bagi warga tidak mampu yang menginginkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya.
Dia mendorong pemerintah untuk lebih kreatif dalam menghadirkan dana pembangunan dan rehabilitasi bagi sekolah di Kota Malang. Rahayu meminta Pemkot Malang, mencari dana CSR yang tak hanya digunakan untuk membangun taman, tapi juga rehab dan pembangunan sekolah pada tahun 2018. (fin/van) 

Berita Lainnya :