Sorot Silpa Terlalu Besar dan Infrastruktur


 
MALANG - Besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan proyek infrastruktur menjadi sorotan penting dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2017, Rabu (9/5).  
Fraksi-fraksi di dewan menyoroti dan memberi saran soal Silpa, penyerapan anggaran  dan proyek infrastruktur yang dinilai belum optimal. Perlu diketahui, besarnya silpa pada tahun anggaran 2017 mencapai Rp 400 miliar.
Angka itu meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 lalu misalnya, Silpa ada di angka Rp 304,9 miliar. Sementara pada 2015, angkanya sedikit lebih kecil yakni Rp 300 miliar. 
Hal inilah yang dikritisi salah satunya oleh Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya (jubir), Hadi Santoso SH, dikatakan Pemkot Malang harus betul-betul serius dalam menyusun alokasi anggaran agar tepat sasaran.
“Diperlukan keseriusan agar alokasi anggaran benar-benar dapat terpakai dengan baik sesuai program yang direncanakan. Realisasi anggaran tidak sepenuhnya optimal,” papar Hadi. 
Hal yang sama juga dilontarkan Fraksi PAN melalui jubirnya, Subur Triono. Ia mempertanyakan soal nilai Silpa yang terbilang besar. Subur mengatakan, jika nilai Silpa yang dihasilkan pada tahun anggaran 2017 bisa menjadi bukti program yang dicanangkan dengan anggaran besar tidaklah tercapai.
“Tidak disampaikan pula secara rinci dalam LKPJ program apa saja yang belum terserap,” ungkapnya.
Selain Silpa, pencapaian Kota Malang di bidang infrastruktur pun menjadi sorotan. Salah satunya diungkapkan oleh Fraksi Hanura-PKS melalui jubirnya Sugiarto. Ia menjelaskan jika Kota Malang perlu memikirkan cepat soal peningkatan kapasitas jalan sebelum semuanya terlambat. Pelebaran jalan, optimalisasi gorong-gorong sampai pada perbaikan jalan berlubang harus diselesaikan cepat.
“Peningkatan kapasitas jalan juga termasuk penertiban parkir pinggir jalan yang semakin marak. Bisa diberlakukan sistem e-parking sebagai solusi,” tandasnya. 
Hal yang sama disampaikan juga oleh Fraksi PPP-Nasdem yang mengutamakan masukan di bidang percepatan infrastruktur. Serta mendorong pemkot mempercepat pembangunan pasar-pasar tradisonal dalam wujud revitalisasi. 
Tidak hanya itu sebagian besar fraksi pun mendorong Pemkot Malang untuk menerapkan sistem berbasis IT dalam pelayanan publik. Catatan rekomendasi DPRD Kota Malang juga bertumpu pada dorongan untuk meningkatkan ekonomi warga melalui peningkatan program UMKM. (ica/van)

Berita Lainnya :

loading...