Ada Masalah di Birokrasi Indonesia

 
Masalah birokrasi di Indonesia sejak republik ini didirikan sampai detik ini semakin terus melahirkan masalah yang pelik. Bukti ini dapat dicarikan kausalitas logisnya dari harga barang dan jasa di  yang terus mahal. Birokrasi sungguh tak merasa bahwa kenaikan harga barang dan jasa adalah bagian dari  “kesalahannya’’ yang esensial, dalam tugas pokoknya menjaga kestabilitasan sosial, politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, dan kebudayaan di Indonesia.
Kenapa birokrasi tidak merasa inflasi tidak menjadi bagian dari kesalahan besarnya ? Ini berawal dari keadaan birokrasi sendiri yang memiliki seabrek masalah mulai dari kesalahan dalam menginterpretasi bahwa itu bukan tugas pokoknya. Inflasi  adalah tugas pokoknya Bank Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menstabilkan harga barang dan jasa serta pengawasan perbankan (moneter dan fiscal). 
Kesalahan pemahaman atas tupoksi itu terlihat dari banyaknya aturan sejak orde lama dan orde baru yang masih sangat sentralistik. Bahkan sampai saat ini di era Otoda, faktanya di daerah dan pusat ternyata belum memahami mekanisme dalam sistem kerja  yang secara substantive adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan ke publik melalui inovasi pelayanan yang berbasis teknologi, dalam menjawab masalah publik dengan berwawasan nusantara. Bukan ego sektoral/primordialisme, semisal tentang APBD I/II yang kini makin boros, tidak efektif dan efisien.
Contoh Tunjangan Kinerja Daerah yang memboroskan APBD I/II, dampaknya mensenjangkan antara ASN Pusat dan Daerah, bahkan melahirkan inflasi tinggi di pelaku pasar ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tidak berwawasan nusantara, bahkan sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pembukaannya (Manifesto) dan pada Pasal 33 dan 34. Maka secara hukum, tentu dapat dibatalkan PP 53 tahun 2014 itu.
Fakta ini, menjelaskan bahwa Otoda dipahami sebagai upaya untuk memperlihatkan kekayaan daerahnya sendiri, memperlihatkan kemampuan pengelolaan pemda yang ternyata mengeksploitasi pajak dan retribusi pada publik yang berbau riba . Inflasi ini akan makin tinggi seiring ASN atau Pegawai BUMN/D terus menuntut gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang besar, serta tidak empati pada masalah dasar pengelolaan negara yaitu stabilitas harga barang dan jasa yang sesuai dengan rasionalitas harga kebutuhan dasar yang wajar (makanan, pakaian, dan rumah/pangan, sandang, dan papan).  
Secara esensial kesalahan-kesalahan itu berasal dari lemahnya interpretasi ASN/PNS/Birokrasi dalam peran strategisnya yang kurang bisa menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Negara yang adalah terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan kekayaan SDA ini justru berada dalam ketidak tahuannya dalam pengelolaan di era otonomi daerah.
Kemampuan intelektualitas yang terwujud dalam integritas yang banyak dijadikan pokok permasalahannya selama ini ternyata tidak sepenuhnya menjadi akar permasalahannya. Akar permasalahannya justru terletak pada “kebudayaan yang salah” atau “tradisi yang salah,” yang selama ini dilakukan sejak zaman kerajaan, kolonialisme, sampai saat ini, yaitu kebudayaan atau tradisi yang melawan dengan aturan (UU dibuat untuk dilanggar).
Sebuah analisa sosial kritis dari Ervin Goffman tentang front stage dan back stage, atau analisa sosiologis masyarakat dunia oleh Robert K Merton tentang fungsi manisfest dan fungsi lattent, atau perlawanan kelompok kritis postmodernisme atas modernisme yang gagal mewujudkan keadilan dalam kebebasan atau eksistensialisme yang merdeka atas konstruksi diri yang bermartabat sebagai manusia Tuhan dan manusia sosial. 
Kesemua kritisiisme mereka (Ervin Goffman, Robert K Merton, Marcus, dll), betul-betul ingin mengungkapkan bahwa fakta sosial selama ini, justru adalah pada perlawanan atas nilai dan norma itu sendiri yang dibuatnya, yang berpura-pura dalam manifestnya/front stagenya dengan lattensinya/back stagenya, bahkan terkadang sanking bernafsunya, ingin mendapatkan kekayaan SDA dan pengelolaan keuangan negara (APBD/APBN pada BI) hanya untuk kelompok/primordialismenya saja. 
Kebijakan publik dan sosial atau bahkan UU kadang juga banyak yang salah/mungkin sengaja, baik pada pasal-pasalnya, maupun pada implementasinya seperti pada UU Nomor 20 tahun 2003, PP 48 tahun 2008, dan Permendagri nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan, khususnya soal pembayaran pendidikan. Kesalahan UU itu melahirkan ketidak jelasan pengelolaan UUD 1945 dengan berbasis makna bahwa fakta kerja adalah ibadah, sehingga tidak boleh ada kata “gratis PAUD sampai SD untuk Kabupaten sampai Propinsi.” 
Sebaliknya, pendidikan adalah hak konstitusional yang memerlukan pengelolaan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Hemat penulis, pembayaran pendidikan boleh dilakukan melalui tunjangan pendidikan anak yang dipotong pada pajak pendidikan anak (tidak gratis, tapi atas keringat bekerja/berkinerja). Sehingga soal infrastruktur dan segala kebutuhan Paud sampai Perguruan Tinggi terintegrasi dalam satu sistem pendidikan nasional kita, SD, SMP, SLTA, PT.
Tak perlu membedakan antara swasta dan negeri, sebab akan melahirkan kesenjangan dan keperbedaan yang tidak esensial. Keperbedaan yang baik justru hanya pada achievement manajemen pendidikan sekolah (pengajaran guru dan kepemimpinan sekolah), sampai pada kemampuan Dinas Pendidikan itu sendiri, bukan pada pembayaran yang mahal yang seolah berlinieritas pada kualitas yang unggul pada sekolah yang mahal itu, sebab bukan itu substansinya.
Planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating oleh William Dunn, sejak 1945 sampai saat ini selalu menjadi momok masalah dasar (endemik), ketika “budaya melawan konstitusi” dengan “menuliskannya di atas langit” (konstitusi dibuat indah hanya sebagai tameng) melalui “drama”  yang juga menurut penulis “kaku dan sudah tidak enak ditonton lagi.” 
Dengan demikian, kapasitas ASN/PNS/Birokrasi memang adalah melodi dasar, jika ingin mendengarkan dinamika irama musik yang “soulth yang indah.” Sehingga limbah seperti koruptor dan pemungli, atau tak memahami tupoksional, tidak jujur dan amanah (tidak taqwa) akan dengan sendirinya terbilas oleh indahnya kapasitas itu.    

Oleh Ibnu Nasar Fauqa Aroeboesman, M.Si, Staf SLRT Dinas Sosial Kabupaten Malang

Berita Lainnya :