Aji dan Arief

Oleh: Husnun N Djuraid

Sebenarnya dua nama ini tidak ada hubungannya. Kebetulan saja, keduanya mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya. Yang pertama Aji Santoso, mantan legenda pemain nasional PSSI yang kemudian balik kandang melatih klub yang pernah membesarkannya, Arema. Tapi tak lama menjadi head coach di klub berlogo singa itu, dia mundur saat kompetisi baru setengah jalan. Di tangan Aji, prestasi tim kesayangan warga Malang itu tidak menunjukkan tren positif, malah sebaliknya.
Inilah risiko jadi pelatih, puja-puji dan sanjungan diterima saat tim panen kemenangan. Sebaliknya, caci maki dengan kata kotor memanaskan telinga harus siap diterima saat tim mengalami kekalahan. Betapa cepatnya semua berubah. Belum lama Aji dielu-elukan sebagai pelatih muda yang akan membawa Arema ke tangga juara. Tak lama setelah itu, Aji selalu jadi sasaran sumpah serapah, terutama saat Arema kalah. Tidak ada tenggang rasa, yang ada adalah tuntutan ‘’pokoknya harus menang’’. Aji pun jadi bulan-bulanan, common enemy. Desakan pemecatan menggaung dari sudut-sudut stadion.

Tekanan terhadap pelatih memang sangat berat. Sampai akhirnya pada batas yang sudah tidak bisa ditahan lagi, Aji harus mundur dari jabatannya. Kini Aji menikmati kebebasan tanpa tekanan yang sangat berat. Dia bisa leluasa bercengkerama dengan keluarga sambil mendengar kicau burung kegemarannya. Sesekali masih sempat main tenis dengan teman-temannya di Permata Jingga yang tak jauh dari sekolah sepak bola yang dikelolanya.
Selain Aji, ada Arief Wicaksono. Arief mundur dari jabatan politik sebagai Ketua DPRD Kota Malang, menyusul penetapan KPK terhadap dirinya sebagai salah satu tersangka korupsi. Tidak perlu menunggu waktu lama, politisi muda itu harus meninggalkan jabatan bergengsi yang disandangnya. Dia tidak ingin predikat yang disandangnya mengganggu kinerja lembaga wakil rakyat.
Menjadi ketua lembaga wakil rakyat ternyata tidak hanya mewakili rakyat tapi juga memimpin para wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif tersebut. Tugas ganda ini sangat berat. Sebagai wakil rakyat, harus aspiratif, mampu menyerap keinginan rakyat terutama konstituennya. Jangan artikan aspiratif itu sekadar memerjuangkan kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan, tapi lebih jauh dari itu. Kita kerap mendengar ada wakil rakyat diprotes konstituen dari daerah pemilihannya karena dianggap tidak aspiratif. Padahal, anggota dewan itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi mengapa diprotes pemilihnya. Ternyata dia jadi ‘’petinju’’ alias pelit. Kalau ada warga membawa proposal, tidak pernah diberi. Kalau ada yang minta sumbangan, diberi tapi Cuma sedikit. Jangan tanya berapa jumlah proposal itu, setumpuk.
 Jumlah warga yang datang minta sumbangan akan meningkat pada momen-momen tertentu. Seorang mantan anggota dewan pernah bercerita, kalau puasa menjelang lebaran, dia sengaja mengungsi ke tempat lain meninggalkan rumahnya. Apa pasal? Karena dia tidak tahan dengan banyaknya tamu yang datang ke rumahnya minta sumbangan. Kalau minta sak welase, mungkin tidak masalah, tapi kalau minta dengan jumlah besar disertai dengan ancaman, tentu sangat merepotkan.

Itu yang dialami anggota dewan biasa. Bagaimana dengan pimpinan dewan, tentu tanggungannya lebih banyak. Bukan hanya para konstituen, tapi juga para anggota dewan sendiri.  Komisi 1 persen dari APBD sudah bukan rahasia lagi. Biasanya pihak eksekutif menunjuk pejabat khusus untuk melakukan lobi dengan legislatif, terutama untuk urusan fee ini. Setelah APBD disahkan, saat itulah transaksi dimulai, dewan harus menagih ‘’haknya.’’ Tentu saja pihak eksekutif tidak bisa langsung memenuhi permintaan, karena  uangnya belum ada.
Biasanya uang itu diambil dengan memotong anggaran di masing-masing SKPD. Kalau anggaran belum cair, dari mana uangnya? Ada beberapa kepala SKPD yang nomboki dulu, tapi ada juga yang menunggu sampai anggaran cair. Saat menunggu itulah biasanya banyak anggota dewan yang tidak sabar. Mereka mendesak kepada ketuanya, kapan fee itu cair. Ketua dewan tentu pusing, dari internal dia ditekan anak buahnya dari eksternal dia hanya diberi semoyo. Kondisi ini memunculkan saling curiga di antara anggota dan pimpinan. Seperti yang terjadi tahun lalu kala KPK batal operasi tangkap tangan (OTT) kasus fee tersebut. Sempat terjadi ketegangan di gedung dewan soal uang haram tersebut.
Arief sempat mengeluh kepada seorang temannya tentang beratnya memimpin para wakil rakyat. Ibarat orang tua, Arief sangat berat memimpin anak buah dengan tingkat kenakalan yang tinggi. Kini Arief sudah terbebas dari beban berat menjadi orang tua ‘’anak-anak nakal’’ tersebut. Kini dia harus menghadapi masalah yang jauh lebih berat, para penyidik KPK yang siap menjebloskannya ke penjara.
Kini KPK tak mau mengulangi kegagalan, karena banyak objek yang bisa disasar. Kasus proyek jembatan Kedungkandang jadi target. Arief bersama seorang pejabat dan kontraktor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita berharap KPK tidak ‘’masuk angin’’ untuk terus mengejar kasus korupsi di kota ini.(*)

*) Redaktur Senior Malang Post dan Pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Lainnya :