Akademis Menahkodai KPK

Oleh Abdul Wahid
Pengajar Progam Pascasarjana Universitas Islam Malang
dan pengurus AP-HTN/HAN


Tim seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terbentuk. Perdebatan soal kualita sosok yang mengisi Timsel KPK marak di masyarakat. Masyarakat takut kalua nantinya Timsel salah pilih pimpinan KPK. Terlepas siapa nanti yang akan memimpin KPK, yang jelas mulai terdengar ide-ide yang diantaranya menjagokan elemen Pendidikan tinggi untuk menjadi nahkoda KPK. Alasannya, akademisi masih lebih steril atau terjaga integritasnya dibandingkan dari jagad lain seperti jagad peradilan yang dinilai publik sudah sekian lama terbelit atmosfir “abu-abu”.
Aparat penegak hukum dari lingkaran karir strukturalistiknya  diasumsikan atau “dipraduga” oleh masyarakat masih lebih banyak penyakitnya dibandingkan kondisi sehatnya, sehingga ijtihad  dalam ranah menemukan sosok kapabel dan bersih untuk memimpin KPK, benar-benar ibarat mencari jarum dalam lautan.

Masih kuat asumsi, bahwa selama ini atmosfir penegakan hukum telah diciptakan oleh aparat penegak hukum terbilang masih sarat dosa profesi. Terbukti, kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran profesi atau penyalahgunaan jabatan hngga kini bermunculan seperti patah satu tumbuh seribu.
Mereka itu akhirnya distigma sebagai penegak hukum yang masih belum betul-betul mau bercerai  dalam melanggar kode etik profesi atau menyelingkuhi jabatannya daripada menunjukkan militansi  untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.
Dalam beberapa kasus terbaca, bahwa meski yang dihadapi adalah sekumpulan “penjahat krah putih”  atau komunitas elit di lingkaran white collar crime, mereka itu bukannya berusaha membuktikan dan mendakwanya dengan tuntutan hukuman seberat-beratnya, melainkan malah ikut tergelincir dalam pusaran sebagai musuh-musuh negara hukum, atau mendisain dirinya sebagai  surbordinasi sindikasinya.  
Bagaimana dengan akademisi? Layakkah akademisi mengisi pucuk pimpinan KPK? Kapabelkah akademisi nantinya menunjukkan jiwa “berani mati” dalam menghadapi berbagai problem penyimpangan hukum kelas pemberatan di negeri ini? atau kuat lahir batinkah akademisi kita jika dihadapkan dengan rimba ganas kekuatan elit yang sudah menempatkan korupsi sebagai kultur?
Kalau misalnya ke depan nantinya ada akademisi mencalonkan dan terpilih jadi pimpinan KPK, wajiblah menjaga integritas dan independensinya, khususnya pada saat melawan petarung-petarung hebat dari kalangan koruptor dan jaringan organisasinya, yang sudah menyusup dan menghegemoni dibalik institusi strategis dan dinding-dinding negara.
Kewajiban sosok akademisi dalam menahkodai KPK bermaknakan kewajiban berani mati dalam menunaikan tugas atau profesinya. Jika akademisi ini tidak berani mati atau ”mewakafkan” nyawanya, maka sebaiknya tidak perlu masuk atau memimpin KPK. Bagaimanapun, secara historis idealisasi KPK didirikan untuk menantang, melawan, dan ”bergulat” dengan siapapun dari kalangan penjahat berdasi yang   mempunyai dukungan kekuatan besar dalam gelimang korupsi.

Kalau nahkoda KPK dipegang akademisi, tentulah sekurang-kurangnya KPK diidealitaskan bisa menegakkan khittah historis dengan cara menegakkan hukum yang akrut marut yang dibuktikan dengan memburu dan melawan koruptor kapanpun dan dimanapun beradanya, termasuk ”berani mati” dalam melawan atau mengalahkan kecenderungan dirinya sendiri dari kemungkinan terjebak dalam komspirasi yang bermaksud menghabisi citra profesinya.
Tidak ringan tantangan berat saat akademisi memimpin lembaga strategis, apalagi dengan misi besar yang diusung oleh KPK. Sebagai sampel perbandingan misalnya, saat akademis memimpin KPU,  tidak sedikit kalangan akademisi yang menjadi korbannya akibat tersangkut urusan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) bermodus suap, gratifikasi dan korupsi.
Kasus tersebut setidaknya sebagai bahan refleksi bagi siapapun diantara akademisi yang bercita-cita menahkodai KPK. Lembaga strategis yang dimasukinya ini bukan seperti KPU, KY, dan MK, tetapi lembaga yang benar-benar berurusan dengan penyakit kronis, yang di satu sisi penyakit ini sudah dijadikan musuh bersama (common enemy) oleh rakyat, namun di sisi lain, masih dijadikan sebagai obyek pujaan, jalan tembus memperkaya diri, atau bahkan lahan empuk mengatrol, mengamankan, dan menjaga keberlanjutan ”memakmurkan” profesi (jabatan).
Dunia akademisi (Perguruan Tinggi) memang lebih di atas angin dibandingkan jagad empirik peradilan dalam soal integritas moral, akan tetapi jagad akademisi tidak seluas dan semenantang yang dihadapi elit penegak hukum.
Kalau saja akademisi ini dihadapkan dengan beragam tantangan yang menggoda, khususnya yang berurusan dengan rangsangan uang berlaksa, bukan tidak mungkin penyakit yang menjangkitinya juga bisa menjerat dan bahkan semakin mengakrabinya.
Ketika belum berurusan dengan jabatan (kekuasaan) yang mengandung pesona menarik, seseorang atau sejumlah orang memang terlihat ”alim” atau punya integritas yang seolah mampu menghadapi godaan atau pressure apa saja yang bermaksud melumpuhkannya, namun saat sudah mauk dalam lingkaran jabatan ini, bisa jadi pola hidupnya berubah total. Jika semula anti uang ”tidak jelas”, perlahan tapi pasti, sikap dan perilakunya dieksperimentaasikan atau bahkan dikulturisasikan untuk mendatangkan uang sebanyak-banyaknya.
Ada dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan", kata Churchill, "yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang! " Pekerjaan menggulirkan proses politik di lingkungan demokrasi meliputi rangkaian aksi: mengancam, membujuk dan menukar. Bahkan tidak jarang  untuk tidak mengatakan "hampir selalu",  proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan  dalam kacamata idealisme (kebenaran).
Kalau mengikuti paradigma yang dibangun Churchill tersebut, setidaknya akademisi yang bermaksud memimpin KPK  sudah mengetahui, bahwa Undang-undang atau jagad hukum yang dimasukinya merupakan belantara sangat ganas, yang tingkat keganasannya ditentukan oleh pertarungan dan pertaruhan antara uang dan idealisme. Sejak hukum  dibuat hingga diimplementasikan misalnya, tidak jarang kekuatan politik dan uang menjadi ”konsiderasi obyektif” yang menentukannya.
Dalam ranah itu jelas, uang dengan mudah bisa membuat nahkoda KPK kehilangan nyali atau militansi untuk menegakkan atau melabuhkan kebenaran dan keadilan hukum ke dermaga cita-cita besar bangsa.
Ketika uang berhasil menjadi barang menjinjikkan yang justru diabsolutkan oleh pemburunya, akademisi dari klas apapun, akan tetap kesulitan membebaskan dirinya dari jeratan korupsi. Kalau berperang untuk dirinya saja mengalami kesulitan berat, bagaimana mungkin jika dihadapkan dengan perang besar melawan koruptor.
 

Berita Lainnya :