Bermadrasah Politik sebagai Resolusi Tahun 2019

Oleh : Faizin
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Muhammadiyah Malang

Maraknya tren resolusi sebelum berpindahnya tahun selaksanya dapat dijadikan titik tolak dalam semua hal. Tak terkecuali resolusi tahun 2019 yang akan memberikan sejarah baru bagi Indonesia. Sebab pada tahun tersebut KPU memiliki hajat besar yakni pemilu yang akan diselenggarakan bulan April 2019. Tak hanya itu, sebelum pelaksanaannya tentunya akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan baik oleh KPU maupun partai politik sebagai pesertanya. Salah satunya yakni kampanye kegiatan ini yang selalu menyita perhatian, dimana semua calon berlomba-lomba dalam mendapatkan dukungan serta legitimasi dari berbagai pihak. Hal ini selayaknya mendapat perhatian serius sebab dilansir di laman BBC News Indonesia diprediksikan bahwa kampanye hitam terkait SARA akan banyak menghiasi pemilu 2019 karena cara tersebut masih dianggap sensitif untuk memengaruhi perilaku pemilih. Dengan demikian sebagai masyarakat awam dan calon pemilih pada pemilu tersebut seharusnya memiliki resolusi besar yakni belajar dan mendewasakan diri dalam pelaksanaanya. Tidak hanya itu partai politik sebagai peserta dan pengusung calon hendaknya sama-sama memiliki resolusi untuk mengedukasi masyarakat degan kegiatan pemilu tersebut. Tuntunan serta pemahaman terhadap pemilu akan menjadi investasi bahwa tahun ini akan menjadikan sejarah baru bagi Indonesia dalam mewujudkan kemajuan bersama.
Fenomena-fenomena kegiatan politik yang telah terjadi demi menyongsong tahun 2019 menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan banyaknya isu-isu agama yang terlontar didalamnya. Isu tersebut bahkan dijadikan sebagai entitas isi politiknya dibandingkan dengan esensial berpolitik. Pertanyaan sederhana apakah kita berpolitik harus membawa agama atau sebaliknya agama kita tidak akan lepas dengan aspek politik?. Apapun jawabanya seharusnya agama menjadi titik kontrol terhadap nafsu birahi politik manusia yang ujungnya tak tentu bahkan bias dari aspek manfaat. Dengan demikian kata bermadrasah dalam judul menjadi resolusi serta tolak ukur bahwa berpolitik butuh tuntunan bahkan pembelajaran. Kosa kata madrasah juga menjadi esensial pendidikan yang tak akan lepas dari muatan agama didalamnya. Seharusnya kegiatan berpolitik tersebut dapat dijadikan contoh terhadap perbuatan, sikap, dan pola pikir yang baik dalam upaya mengelola dan menata sistem pemerintahan demi kepentingan kemaslahatan rakyat. Hal sebaliknya tidak diharapkan terjadi atau secara sengaja berpolitik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi rakyat tak merasakan manfaatnya.  Bermadrasah politik ini akan menuntun terhadap kegiatan- kegiatan politik yang akan menjadi sarana edukasi terhadap rakyat dalam kemaslahatan bersama. Bermadrasah tersebut mengartikan bahwa kegiatan politik ini tak lepas dengan esensial agama yang dipeluk oleh pelaku politik tersebut. Dengan demikian isu agama bukan dijadikan mutiara yang ditemukan dalam balutan politik sehingga penyalahgunaan legetimasi agama demi kepentingan politik tumbuh subur. Bermadrasah ini akan menjadikan keadaan sebaliknya bahwa agama merupakan cangkang  yang dapat mengontrol nafsu manusia terhadap ide-ide berpolitik yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Dalam hal ini agama sebagai roh seluruh kegiatan politik serta  kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan baik penuh manfaat dan bermartabat.

Berita Lainnya :