Butuh Pilkada yang Mendidik Anti Korupsi

Sebagian elemen rakyat berharap besar pesta demokrasi tingkat lokal yang dikenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan sebentar lagi digelar di sejumlah daerah, dapat menjadi momentum mendidik rakyat untuk melawan (menanggulangi) korupsi. Mengapa rakyat berharap demikian? Pilkada merupakan momentum mengerahkan segala kekuatan baik yang bersumber dari kandidat  maupun rakyat (pemilih). Dalam pengerahan segala kekuatan ini ditakutkan penyakit lama yang berkenaan dengan politik uang dan berbagai bentuk penyalahgunaan uang tetap saja berulang.
    Jika seperti itu yang terus terjadi atau ”diamini” (disetujui) oleh masyarakat untuk tetap berlaku, maka Pilkada yang diselenggarakan ini, tidak akan membuahkan pendidikan moral berpolitik yang baik. Masyarakat hanya akan mengenal dan ”menyepakati” tradisi politik yang sesat jalan.

Para penyelenggara atau pemilik kedaulatan di negeri ini harus membaca dengan nalar, bahwa ada bermacam-macam potret manusia, mulai dari sudut ras, etnis, agama, politik, primordial, hingga ke strata sosial dan  ekonomi, yang mereka ini dalam membangun keberagaman bermacam-macam.
Ada seseorang atau sekelompok orang yang menyerasikan perbuatannya dengan norma agama dan moral, namun ada pula yang memilih jalur paradoksal dengan moral, agama, dan hukum. Diantara seseorang dan sekelompok orang  yang menempuh jalur paradoksal dengan norma hukum adalah para koruptor. Mereka memilih jalur yang berlawanan dengan norma yuridis untuk memenuhi atau memuaskan kepentingan-kepentingan eksklusif dan monologosnya.
Filosof terkemuka Aristoteles pernah mengingatkan, bahwa semakin tinggi penghargaan seseorang terhadap kekayaan (uang), maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, kemanusiaan, kejujuran, dan kebenaran. Apa disampaikan Aristoteles setidaknya dapat terbaca pada berjumlah elitis politik yang tercatat ”sukses” meraih kursi kepemimpinan dan  berhasil menikmatinya dengan ditandai berlimpahnya kekayaan dan deretan mobil mewah, yang kemudian tiba-tiba ”digiring” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau menyalahalamatkan penggunaan APBD.
Sudah demikian sering kita baca juga selama ini, bahwa mereka yang terlibat korupsi adalah sekelompok orang yang menyusahkan kehidupan bermsyarakat dan berbangsa ini. Mereka tidak peduli tentang kondisi sebagian rakyat yang masih terhimpit ketidakberdayaan di sejumlah sektor strategis.
Mereka (koruptor) terus mengisi ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini, termasuk dalam ranah perpolitikan. Mereka hadir sebagai penyakit yang membuat bangsa ini semakin populer disebut negeri yang akrab dengan sepak terjang berpola korupsi, sehingga negerii identik sebagai organisasi yang sarat manusia-manusia berpenyakit mental.

Fakta dari waktu ke waktu memprihatinkan yang menunjukkan, bahwa bangunan bangsa ini dipilari oleh komunitas elite yang rentan sekali ”terciduk” oleh praktik-praktik tidak suci dan tak punya komitmen kuat untuk membela, memperjuangkan, dan menjaga citra bangsa, sebaliknya menjadi elitis yang suka menyebarkan penyakit-penyakit malpraktik kekuasaan.
Bilamana mereka itu memang elitis yang amanat, tentulah yang sudah menduduki jabatan tinggi dengan gaji besar dan dukungan pemanfaatan fasilitas negara yang mewah, tidak akan sampai terjerumus dalam malapraktik kekuasaan.
Sayangnya, elemen kekuasaan yang tentu saja dari individu terdidik itu tak benar-benar menunjukkan tanggungjawabnya sebagai penyangga, penghidup dan pencerah negeri ini. Mereka nekad bermain-main dengan pengeliminasian amanat kekuasaannya
Bagaimana mungkin mereka bisa ikut mengantarkan Indonesia ke era kemakmuran dan keadilan sosial, khususnya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi (pilkada) anti korupsi, kalau sikap dan perilaku yang ditunjukkan masih menoleransi praktik ”pengulturan” politik uang, yang nota bene juga korupsi gnna merebut kekuasaan (misalnya sebagai gubernur, wakil gubenur, walikota/bupati dan seterusnya).

Tidak sedikit diantara mereka itu yang belum mau bercerai dengan praktik-praktik deviasi etik. Mereka masih gampang menyerah pada praktik pengingkaran nilai.Mereka berada dalam ranah keterperangkapan mensupremasikan perilaku kriminalisasi dan tak terpujinya yang secara langsung atau tidak langsung ”diteladankan” dan dijadikan ”viralisasi” pada masyarakat.
Dalam pilkada yang sering dikulturisasikan adalah misalnya membelokkan istilah ”memberi” kepada masyarakat atau calon pemilih dengan barang atau uang dengan kosakata ”pembinaan”, ”bentuk perhatian”, dan pola-pola yang ditajukkan sebagai ”karitas”, padahal yang membuat kaburnya pemaknaan antara politik uang dengan kedermawanan politik.
Kalau memang pilkada mau dijadikan momentum pendidikan anti korupsi secara riil, maka  perilaku yang digelar komunitas elitis dari penyelengga pilkada atau siapapun yang ”bermain: dalam menyukseskan misi mulia pilkada terkait bangunan demokrasi, seharusnya lebih menyuratkan gerakan etis.
Mereka juga harus gencar tunjukkan kemuliaan pribadi sebagai pilar demokrasi, pasalnya mereka adalah sumber keteladanan moral, kultural, dan struktural. Kalau elitisnya jelek, dampak berdampak makro terhadap  rakyat pastilah bertambah  mengerikan.
Kalau mereka tidak serius membangun pilkada yang bersih, maka potret negeri ini akhrnya benar-benar seperti wilayah tak berpayung hukum, tak punya pemimpin, tak ada tatanan, dan dilanda krisis jiwa kenegarawanan, pasalnya yang dipercaya menjadi  negarawan di penyelenggaraan pilkada, ternyata lebih menyukai terseret dalam arus penyelingkungan nilai-nilai kebenaran.
Dampak meluasnya, stigma jelek menjadi logis, bahwa komunitas elite strategis yang membawa baju sebagai nahkoda pilkada itu telah menjadikan negeri ini tak ubahnya ladang bebas dan sangat basah untuk berburu keuntungan sebanyak-banyaknya, dan bukan menjadikan pilkada sebagai momentum membangun mental rakyat yang anti korupsi. (*)

Oleh Fanny Tanuwijaya
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
dan penulis sejumlah buku tentang Korupsi

Berita Lainnya :