Please disable your adblock and script blockers to view this page


Desa Kuat, Indonesia Hebat!

Oleh Talitha Zerlina Surya Dewa
GenBI Malang, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya


Sejak enam tahun terakhir, terjadi perubahan orientasi pembangunan Nasional, dengan merubah intensifikasi pembangunan yang bersifat bottom-up, yaitu memulainya dari Desa. Hal ini dimanifestasikan dalam reformasi kebijakan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa diberikan otoritas berupa kewenangan, serta pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi), pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, demokrasi, kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan.
 Melalui  Nawacita, poin ketiga, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Serta, kenaikan alokasi anggaran Dana Desa  setiap tahunnya, menjadi indikasi adanya political will (komitmen) pemerintah untuk menjadikan pembangunan Desa sebagai program prioritas.

Logika pembangunan yang digunakan oleh pemerintah saat ini ialah, semakin banyak perputaran uang yang ada di Desa, maka kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat.
Harapan ideal pemerintah ini ditunjukkan dengan signifikansi pembangunan infrastruktur dan fasilitas Desa. Sejak 2015 hingga 2018 tercatat 191,6 ribu km Jalan Desa; 1.140,4 km Jembatan Desa; 9 ribu unit Pasar Desa; 4.175 unit Embung Desa; 24,8 ribu unit Posyandu; 959,6 ribu unit Sarana Air Bersih; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit Drainase telah terbangun. Namun, perlu menjadi catatan  bahwa tingginya perputaran uang di desa tidak lantas menjadi solusi dari problematika pembangunan Masyarakat Desa.  
Terbukti sejak diberlakukannya kebijakan percepatan pembangunan Desa, sejumlah permasalahanpun turut mengiringi. Penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat  dua masalah utama yang berkembang dalam pembangunan desa saat ini yaitu:
·    Pembangunan desa yang masih bersifat sentralistik
Konsep pembangunan pemerintah pusat yang berubah menjadi bottom-up belum berjalan linier dengan konsep pembangunan di desa. Dimana  dominasi aparat desa dalam menentukan setiap program/kebijakan desa masih sangat dominan. Akhirnya tidak jarang keluaran yang dihasilkan tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat desa. Hal ini terlihat dari kecenderungan kebijakan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik desa, tanpa diimbangi dengan pembangunan manusia di dalamnya.

·    Kasus korupsi dana Desa
Pada tahun 2015, jumlah dana desa sebesar 20 T. Mengalami peningkatan menjadi 46,67 T di tahun 2016.  Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan menjadi 59,76 T. Tahun 2018 sebesar 60 T, dan terakhir 2019 mengalami peningkatan hingga 73 T. Peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya ini, diikuti dengan peningkatan jumlah kasus korupsi dana Desa.
Dimana pada tahun 2015 dircatat adanya 17 kasus yang berhasil teridentifikasi, tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus, 2017 menjadi 96 kasus, dan terakhir pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 181 kasus, dengan 184 tersangka, dan merugikan uang negara sebesar 40,6 M. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) faktor yang melatar belakangi fenomena ini diantaranya ialah: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dasa desa, terbatasnya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa, serta tidak optimalnya lembaga desa (BPD).
Beberapa hari lalu telah dilangsungkan hajatan demokrasi masyarakat desa yang diikuti oleh 33 Kecamatan dan 269 Desa di kabupaten Malang. Kegiatan ini mestinya tidak hanya sekadar peralihan jabatan struktural desa, namun lebih dari itu, ini merupakan momentum untuk mampu merefleksikan diri di tengah kompleksitas problematika pembangunan desa. Kedua masalah yang mengiringi pembangunan desa di Indonesia tersebut juga terjadi di kabupaten Malang.
Melalui pemberitaan Jawapos (6/11/17) diketahui bahwa terdapat 26 kepala desa di kabupaten Malang dilaporkan kepada Inspektorat terkait dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).  Kemudian pada maret 2019 kepala desa Balearjo ditangkap karena diduga merugikan uang negara sejumlah Rp 415 juta. Pembangunan desa dengan sejumlah masalah didalamnya bukan hanya tanggung jawab kepala desa dan perangkatnya. Namun ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat desa. Karena pembangunan desa hanya dapat terwujud melalui sinergisitas seluruh entitas desa.
Merujuk pada hasil studi Bruce Mitchell, Sustainable Development Development at The Village Level in Bali, //Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan daerah dengan kearifan lokal dan struktur pemerintahan tradisional, yang mengutamakan kerjasama, konsensus dan keseimbangan, serta partisipasi aktif subjek didalamnya telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebaliknya keputusan pembangunan yang berasal dari luar desa justru menimbulkan masalah dalam inisiatif pembangunan lokal.
Maka untuk menstimulan partisipasi aktif masyarakat desa, pemerintah desa dapat berkolaborasi bersama pemudanya melalui karangtaruna. Karena pemuda memiliki potensi besar yang ketika perannya dalam membangun desa dioptimalkan maka persoalan-persoalan desa secara inkremental dapat terselesaikan. Dalam hal ini pemuda desa juga dapat dilibatkan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah desa dan masyarakatnya. Sehingga dengan demikian yang terjadi ialah desa membangun atau dengan kata lain masyarakat desalah yang menjadi aktor utama pembangunan.
Pada tahap awal sekiranya penting untuk membangun kesadaran masyarakat desa terlebih dahulu untuk terlibat aktif dan kontributif dalam pembangunan. Metode yang mungkin dapat digunakan ialah diskusi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Contoh, mula-mula dapat dilangsungkan kegiatan nonton Topeng Malangan bersama. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas tentang permasalahan dan potensi yang ada di desa, dengan demikian tercipta kesadaran dan rasa optimisme seluruh agen di desa untuk berpartisipasi aktif membangun desa.
Meminjam istilah Budiman Sudjatmiko dalam bukunya “Desa kuat, Indonesia hebat!”, titik awal mensejahterakan masyakarat Indonesia, ialah mensejahterakan desa. Karena 70 persen rakyat tinggal di desa. Selamat bertugas bagi kepala desa terpilih di kabupaten Malang. Semoga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercipta melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi faktor determinan dalam pembangunan desa yang subtansial. (*)

Berita Lainnya :