Dijajah "Dajjal"

Oleh : Abdul Wahid
Wakil Direktur I program pascasarjana Universitas Islam Malang,
Pengurus Pusat APHTN-HAN



Kita sepakat siapapun yang sikap dan sepak terjangnya merugikan (mendestruksi) atau mendehumanisasikan sesama, merampas hak rakyat, atau mempredatori kekayaan negara, layak kita perlakukan mereka sebagai kumpulan manusia bermental kolonialis, minimal sebagai penyakit  serius. Selama ini kita gampang menemukan sosok manusia seperti itu. Mereka berbaju dan bahkan bersumpah setia membela Indonesia, tapi perilakunya berpolakan merampas dan menghancurkan hak-hak sesame.

Stigma “Dajjal”, yang disebutkan dari berbagai sumber bermakna deskripsi dari sosok manusia yang satu matanya buta, sementara mata satunya lagi bisa melihat. Sosok ini hadir ke muka bumi untuk memberikan (menawarkan) neraka sebagai surga, dan  mengampanyekan pentingnya surga sebagai neraka. Mereka buat seolah-olah Negara bisa memberikan segalanya, padahal merekalah yang “meminta” segala-galanya yang bisa diperoleh dengan segala cara dari Negara.
Dalam kacamata “Dajjal” itu, apa yang mestinya menjadi modal atau investasi manusia untuk ke surga, diputarbalikkan sebagai neraka, dan begitu pula sebaliknya, apa yang mestinya penting dan fundamental untuk dihindari atau diperangi sebagai wujud sikap dan perilaku yang bisa mengantarkan ke neraka, diputarbalikkannya sebagai “investasi” hidup menuju surga.
Sosok itu berarti mencerminkan seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyukai jalan kesejatian kebenaran, keadilan, kemanusaan, keadaban, kejujuran, demokrasi, dan nilai-nilai adiluhung lainnya. Sebaliknya  mereka menyukai atau memproduksi pola ketidakjujuran, ketidakadilan, ketidakadaban, ketidakmanusiawian, dan ketidakbenaran.
Mereka itu memang bisa saja mendeklarasikan dirinya sebagai pengimplementasi dan penegak kebenaran, kejujuran, keadilan, demokrasi, dan keadaban, namun apa yang dilakukan sejatinya palsu atau ambigu layaknya para  kolonialis di masa lalu.
Mereka itu tidak sebenar-benarnya menegakkan nilai-nilai adiluhung, tetapi mempermainkan supaya publik memberikan kredibilitas kalau dirinya adalah sang penegak, pembela, dan pengabdi.
Salah satu kata yang paling sering digunakan dewasa inioleh mereka itu, adalah demokrasi. Pilihan kata ini memng tidak salah, pasalnya maknanya sangat agung, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka memosisikan dirinya sebagai penjaga gawang Negara dengan menempatkan hajat rakyat sebagai obyek yang dibelanya, padahal sejatinya hajat rakyat inilah yang dijagalnya.
Gustav Radbruch  lebih spesifik memngingatkan, bahwa negara konstitusional (sebagaimana Indonesia yang berdasarkan konstitusi) sama seperti makanan setiap hari, seperti air untuk minum dan udara untuk nafas, dan yang terbaik berkaitan dengan demokrasi adalah ia merupakan satu-satunya sistem yang mampu menjamin negara konstitusional

Dalam pandangan Radbruch   itu jelas, bahwa demokrasi seharusnya merupakan sistem terbaik yang memberikan yang terbaik seperti sebesar-besarnya kemakmuran  (kesejahteraan), keadilan, kemanusiaan, dan keadaban pada rakyat, dan bukannya politik bernegara yang bersifat “sekedar” seperti sekedar hak hidup kemiskinan berkurang, asal dapat pekerjaan, bisa bertahan hidup, dan lainnya.
Konstruksi negeri demokrasi ini menuntut konsekuensi bahwa setiap sosok yang memerintah wilayah, haruslah memberikan seluruh hidupnya untuk memajukan atau memprogresifitaskan kehidupan rakyat, dan bukan sebaliknya menjadikan rakyat sebagai “kendaraan” atau instrumen pembenaran aktfitas-aktfitas palsu, anomali, kamuflase, atau kriminalinalistik untuk memperkaya  atau mengakselerasikan kemakmuran diri, keluarga, dan kroni-kroinya.
Yang selama ini terjadi memagg tidak menunjukkan kesejatian sebagai pengemban negeri demokrasi. Demokrasi hanya menjadi kata yang nyaring disuarakan oleh elite. Mereka lebih akrab terseret dalam “kesibukan”  mengelabuhi, mempredatori,  atau menista demokrasi.
Kita bisa saksikan, bahwa rakyat sering dijadikan obyek kriminalisasi dan demagosisasinya. Akibatnya rakyat gagal mendapatkan hak-haknya. Kondisi disparitas benar-benar terjadi dan bahkan tampak berkelanjutan. Mereka yang jadi pemimpin tentu saja  menempati strata sebagai elitisme dan komunitas ningrat, sementara rakyat berkutat dalam akumulasi ketidakberdayaan.
Itu realitas ironi, bahwa ada beberapa model kekuasaan anomaly dan malversasi yang berjalan, lsehingga menjadi instrumen represif yang menguliti atau melindas kesejatian demokasi. Para pengembannya bersemangat memproduksi aktifitas yang berlawanan dengan norma yuridis, etika,  dan agama.
Mereka yang berafiliasi pada model itu, diantaranya dikembangkan dengan cara membangun koalisi sistematis dan kriminalistik. Koalisi yang dibangun itu bukan diorientasikan untuk memperluas pembangunan yang berbasis kerakyatan seperti memperluas kemakmuran rakyat, melainkan bermisi mengamankan berbagai bentuk “baksil” diskresi dan anomalitas, serta mempertahankan dan mengembangkan aktifitas-aktifitas bertajuk jejaring eksklusif  dan kriminalistik yang menguntungkan secara politik dan ekonomi.
Itulah yang pernah ditakutkan oleh Montesque, yang terbaca dalam pernyataannya, bahwa setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya merupakan kebenaran abadi.
Ketakutan Montesque itu sudah terbukti. Meski sudah sekian elemen eitisi yang tertangkap basah (katerdaad) atau bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat melakukan korupsi, tetapi tetap saja seperti kata pepatah “mati satu tumbuh seribu” atau ada saja sejumlah banyak pendatang baru yang tergoda melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam kacamata “dajjal” itu, siapapun yang berkawan (berkroni) dengannya, atau  merelakan dirinya menjadi segmentasi dari sistem dan kulturnya, berarti mereka masuk dalam praktik-praktik pembelotan atau bahkan pembusukan demokrasi.
Dalam ranah itu kesejatian kepentingan rakyat benar-benar bisa terkelupas habis.  Rakyat tidak memperoleh apa-apa. Kalaupun ada yang diperolehnya, sebatas ampasnya. Ini semua akibat kepiawaian “dajjal” dalam mendaulatkan atau memenangkan uang sebagai instrumen mendestruksi nilai-nilai adiluhung.
“Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit  atau tiada benteng yang sedemikian kuat yang tidak dapat ditaklukkan dengan uang”, demikian peringatan Cicero yang  menyebut kedahsyatan uang atau kolaborasi bertjuk “penjarahan” sumber-sumber perekonomian Negara dalam “menjebol” ketahanan konstruksi apapun di masyarakat, termasuk konstruksi negeri demokrasi.

Berita Lainnya :