Elektronifikasi Pemda Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Rini Mustikaningsih
Kepala Tim Sistem Pembayaran BI Malang


Dalam era menuju revolusi industri 4.0, penggunaan tren otomatisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi suatu keniscayaan. Masyarakat di era sekarang sudah mulai terbiasa bertransaksi dengan menggunakan non tunai daripada tunai. Tak hanya individu, lembaga seperti Pemerintah Daerah (Pemda) juga sudah mengikuti tren pemanfaatan teknologi dan transaksi secara non tunai. Apalagi beberapa kota seperti Kota Malang juga sudah mulai mengibarkan bendera sebagai kota berlabel “Smart City”.
Apakah transaksi keuangan Pemda sudah bertransformasi menjadi non tunai? Pertanyaan ini terjawab dengan adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diterbitkan pada 17 April 2019.

Didalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemda dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
Urgensi dari Transaksi Non Tunai ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak 14 Agustus 2014 lalu.  Salah satu bentuknya adalah dalam rangka mendorong GNNT yaitu mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemda. Bank Indonesia dan Pemerintah selalu berkoordinasi dan melakukan sinergi untuk mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah. Elektronifkasi inipun menjadi bahasan khusus dalam suatu rapat koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2019. Penyelenggaraan championship menjadi salah satu kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi tersebut dan sebagai terobosan dalam meningkatkan motivasi Pemda untuk berinovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah.

Elektronifikasi
Apa itu elektronifikasi? Sederhananya, elektronifikasi adalah mengubah cara pembayaran yang semula tunai menjadi non tunai dan mengubah transaksi dari manual menjadi elektronik. Sementara itu, elektronifikasi transaksi Pemda merupakan suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah (pusat dan daerah) dari tunai menjadi nontunai melalui berbagai kanal pembayaran. Tujuannya untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan andal.
Dengan elektronifikasi, tentunya lebih praktis, meningkatkan akses masyarakat ke sistem pembayaran, transparansi transaksi sebagai usaha untuk mencegah dan mengidentifikasi kejahatan kriminal, membantu menekan biaya pengelolaan uang Rupiah, serta membantu perencanaan ekonomi yang lebih akurat.


Tantangan Elektronifikasi dan implementasinya

Salah satu tantangan dalam penerapan elektronifikasi transaksi adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2016, tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 21,84 persen di tahun 2013 menjadi 29,66 persen di tahun 2016. Demikian pula pada tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebelumnya 59,74 persen di tahun 2013 meningkatmenjadi 67,82 persen di tahun 2016. Sementara itu, berdasarkan strata wilayah tahun 2016, indeks literasi keuangan di Jawa Timur untuk Malang 33,9 persen dan indeks inklusi keuangannya sebesar 71,0 persen. Pencapaian itu lebih tinggi dari indeks literasi dan indeks inklusi keuangan secara nasional.
Peningkatan indeks literasi keuangan dapat menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang well literate lebih mudah memahami dan mengerti mengenai seluk-beluk sektor jasa keuangan yang pada akhirnya akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal. Sementara itu, peningkatan indeks inklusi keuangan mencerminkan sebaran infrastruktur (ketersediaan kantor bank, LKD, dan kanal pembayaran) di suatu wilayah sudah cukup merata.
Dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemda di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mayoritas SDM yang dimiliki oleh Pemda sudah memiliki kompetensi cukup dalam mendukung implementasi elektronifikasi transaksi. Pemda juga membekali aparaturnya dengan pelatihan, bimtek, mengikuti forum diskusi dan sharing, dan edukasi terkait elektronifikasi.

Berita Lainnya :