Etika Politik dalam Membangun Demokrasi

Oleh Hayat, dosen Universitas Islam Malang; Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
 
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 tensi politik semakin tinggi. Semua partai politik inten melakukan komunikasi dan berbagai persiapan menyambut pesta demokrasi yang hampir bersamaan. Hal ini menjadi momentum yang sangat baik dalam berdemokrasi, yaitu demokrasi yang santun, damai dan aman, tentram dan menciptakan pendidikan politik serta kedewasaan bagi semua lapisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 
Etika politik saat ini menjadi persoalan serius yang berdampak dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Etika politik sudah tergerus oleh kepentingan-kepentingan individu dan kelompok dengan mengabaikan kepentingan bersama. Misalnya bebarapa kasus korupsi yang menimpa beberapa elit politik dengan perasaan yang mengabaikan unsur “malu” dan “bersalah”. Bahkan cenderung bersikap “melawan” dan “percaya diri” atas apa yang menimpanya. 
Serta berbagai pernyataan dan argumentasi-argumentasi negatif yang menghiasi media sosial (Facebook, Twitter, dll) secara vulgar dan terbuka, saling serang, saling fitnah dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kegaduhan dan gesekan-gesekan yang berakibat buruk pada pendidikan politik masyarakat. Sebagai pemimpin, seharusnya memberikan contoh yang baik dalam bersikap, berpendapat maupun bertindak yang baik yang mencerminkan nilai-nilia etik. 
Etika berasal dari bahasa Yunani “ethes” yang mempunyai arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dalam kamus besar bahasa indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
Etika bukan hanya tentang peraturan dan tatanan norma formalitas belaka, tetapi menjadi falsafat hidup yang harus ditanamkan dalam jiwa dan diri kita untuk membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik akan membentuk perilaku-perilaku yang baik dengan tidak mengedepankan unsur nafsu dan egoisme. Dalam politik pun, aspek etika adalah hal yang harus terus dibangun di atas kepentingan dan kekuasaannya.
Dalam sistem demokrasi, ruang-ruang perbedaan menjadi hal yang lumrah, tidak perlu diperdebatkan, tetapi yang perlu ditekankan adalah membangun kesadaran berdemokrasi yang adil dan baik dengan menjaga nilai-nilai etik dan moral dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Mengutip pendapatnya Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pemaparannya pada Dies Natalis Universitas Diponegoro 3 Agustus 2008, bahwa etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Bersifat umum yang dibangun berdasarkan karakteristik masyarakat untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak teratur, sehingga mudah diabaikan tanpa punya perasaan malu dan bersalah. Rasa malu dan bersalah menjadi terabaikan ketika aspek etik diabaikan.
Etika politk menjadi hal yang sangat krusial saat ini, mengingat media sosial secara terbuka dan vulgar dapat diakses dari mana saja. Seketika  itu pula dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sebaran berita bohon atau hoax pun menghiasi media-media sosial yang jika tidak difilter secara baik, dapat mengakibatkan kegaduhan atau pun gesekan. 
Terutama bagi para pemimpin dan elit politik untuk bersikap bijak dan arif dalam hal apa pun. Sikap, perkataan dan perbuatan tokok atau elit menjadi panutan bagi masyarakat, termasuk dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Berbagai fakta menarik saat ini tentang perilaku elit yang saling serang, melakukan fitnah, maupuan menebarkan kebencian menjadi tontonan masyarakatnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri akan berakibat buruk terhadap perilaku masyarakatnya. 
Penting untuk merawat dan meruwat nilai-nilai etika politik bagi seluruh elemen bangsa sebagai pondasi membangun demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. 
Wahyu Widodo (2014), dalam makalahnya menyampaikan pentingnya etika politik. Bahwa etika dalam berpolitik itu sebagai pilar dan memperkokoh dalam berbangsa dan bernegara.
Pertama, etika politik mengandung nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap pejabat dan elit politik untuk jujur, sportif, melayani, amanah, mempunyai keteladanan, rendah hati dan sikap baik lainnya sebagai bagian yang harus dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupannya.
Sikap menjunjung tinggi nilai etika dalam berpolitik adalah suatu hal yang mulia dan menjadi tumpuan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sikap etik itu akan menjadi cerminan bagi masyarakat sebagai bentuk keteladanan dan pengejewantahan untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan keadilan. 
Kedua, menciptakan kesadaran dari diri sendiri adalah penting. Bahwa dalam berpolitik itu bukan hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kesadaran diri dalam berpolitik adalah menjadi ladang pengabdian untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat serta membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, maju dan menjadi bangsa yang kuat. 
Ketiga, dapat membantu menjadi “rem” terhadap godaan-godaan yang berdekatan dengan posisinya. Etika politik menjadi pengendali dan kontrol bagi elit politik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Membangun dan membudayakan etika politik adalah suatu yang penting hari ini. Tergerusnya etika politik karena banyaknya ujian bagi para elit untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kekuasaan itu seperti berada diantara syiratal mustaqim, yaitu jalan menuju surga yang di bawahnya terdapat api neraka. Jika tidak hati-hati bisa tercebur masuk ke dalamnya. Etika menjadi kontrol untuk melakukan tindakan-tindakah yang tidak etis, sehingga kontrol itu bisa berjalan secara otomatis dengan sistem pembiasaan dan pembudayaan dalam dirinya.
Sementara itu, Sultan Hamengku Buwono X (2008) memaparkan, ada 3 (tiga) dimensi untuk mencapai tujuannya demokrasi yang masih relevan untuk dianalisis, yaitu dimensi kedaulatan populis yang menuntut rakyatlah yang berdaulat, dimensi kesetaraan warga negara bahwa warga negara menjadi subyek hukum yang setara dalam melibatkan diri secara politis, dan dimensi diskursus demokrasi.
Oleh karena itu, perlu untuk terus dikembangkan pendidikan karakter dan penguatan moral dan nilai-nilai etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pondasi bagi tonggak kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas, sehingga menjamin tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara dalam kemaslahatan dan kesejahteraan. Menciptakan bangsa yang kuat, maju, berdaya saing dan berkeadilan. 
 

Berita Lainnya :