Fatamorgana Dana Desa

Oleh Dhanny S. Sutopo
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya


Dana desa adalah salah satu formula cespleng terhadap pembangunan desa. Di balik peran besar yang bisa dilakukan oleh dana desa rupanya terhidang kenyataan pahit tentang serapan dan pengelolaannya.
Rezim pemerintahan Jokowi, meletakkan mahkota  pembangunan nasional pada perdesaan. UU Desa dan Kementrian Desa, seolah menjadi ramuan andalan dan ikrar suci  bagi kemakmuran rakyat yang selama ini berada di ruang tunggu kesejahteraan.
Namun ketika asa baru terhadap pembangunan desa semakin dikibarkan, tak surut beberapa kekecewaan pun terbit.
Beberapa waktu lalu laku tak elok diduga dilakukan pejabat tinggi di lingkungan Kemendes. Melakukan kolaborasi kotor dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementrian yang selama ini menjadi bidan pembangunan desa rupanya untuk mendapatkan rapor biru, kementrian tersebut berbuat cela dengan menyuap pejabat BPK, yang berwenang menilai kinerja kementriannya.

Temuan persoalan tentang dana desa yang diungkap BPK dapatlah menjadi evaluasi mengenai dana nan gadang tersebut. Hasil Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2016, menyibak  penyaluran dana desa di  enam pemerintah daerah, yakni Pemkab Grobogan, Pemkab Temanggung, Pemkab Brebes, Pemkab Situbondo,  Pemkab Jepara, dan Pemkab Karangasem, seluruh obyek yang diperiksa bertaburan “aroma” persoalan dana desa.
Dapat dikatakan berbagai sector memendam permasalahan., baik sistem pengendalian intern  sampai dari segi peraturan perundang undangan.
Yang menyangkut pengendalian intern atas pengelolaan keuangan desa, antara lain dana desa terlambat disalurkan dan tidak disalurkan langsung ke rekening desa; pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendahului pencairan dana desa serta penatausahaan penerimaan uang dan belanja desa tidak tertib; penyimpanan uang kas desa oleh bendahara desa melebihi jumlah yang ditentukan dan terdapat kas desa yang dikuasai oleh aparat desa bukan bendahara desa; serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Tentang permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan keuangan desa juga diuraikan secara rinci. Diantaranya adalah kekurangan volume pekerjaan pada 46 desa yang nilainya sebesar Rp 1,7 miliar; kekurangan volume atas 10 kegiatan pada 5 desa di Jepara yang melibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 115,68 juta; realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan dan terdapat selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga pasar pada pekerjaan swakelola yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 428,48 juta; atau realisasi belanja desa sebesar Rp 3,15 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, serta berbagai permasalahan lain dengan nilai puluhan juta sampai miliaran rupiah.

Secara umum, hasil pemeriksaan itu mengungkapkan temuan 1.804 temuan yang memuat 2.643 permasalahan. Meliputi 739 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.904 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilainya mencapai Rp 2,70 triliun. Suatu jumlah yang signifikan, mengingat nilai keseluruhan dana desa adalah Rp 46,982  triliun.  
Jejak Pembangunan Desa
Semangat UU Desa No. 6/2014 adalah mensejahterakan masyarakat desa, bukan lagi pembangunan di desa yang dikendalikan ketat secara administratif dari atas. Namun bercermin dari laporan BPK, kecemasan yang hadir terhadap pembangunan desa sulit dihindari. Gambaran berbagai kebijakan tentang desa yang layu seolah hadir.
Selama ini terdapat banyak pendekatan pembangunan perdesaan dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim. Bila kita lacak, setelah era reformasi, pemerintah Habibie melaksankan program IDT (inpres desa tertinggal) untuk membangun desa. Fokus program ini dtujukan pada katagori desa-desa miskin. Program ini sendiri tampaknya belajar dari konsep Pembangunan Pedesaan Berhaluan Kemiskian. Sayangnya, begitu pemerintah Habibie lengser program inipun seolah menguap.

Berita Lainnya :