Fatamorgana Dana Desa

Di era Megawati, program pedesaan yang menonjol dan tetap ada sampai sekarang adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Departemen Dalam Negeri mengklaim program ini sangat berhasil sehingga mengeluarkan edaran agar setiap daerah menerapkan model PPK ini sebagai acuan pemberdayaan desa. Ternyata program yang diagung-agung keberhasilnnya tersebut lebih fokus pada pembangunan fisik, sementara program ekonomi dan pembangunan sosialnya hampir tidak tersedia. Jika indikatornya adalah pembangunan fisik tentulah program ini berhasil, tetapi PPK ini sendiri hanya menyentuh kelas elit dipedesaan saja.


Rezim SBY (Susilo Bambang Yudoyono) tetap melanjutkan program PPK yang kemudian diobah namanya menjadi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yang konsepnya tetap menggunakan konsep PPK dengan sumber pembiyaan dari pemerintah daerah.
 Selain program PPK, rezim SBY juga memperkenalkan program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) serta Prona Pertanahan, Desa sehat. dan program lain yang ada di departemen seperti Program Desa Rawan Pangan, Program Desa Pinggir Hutan, dan seterusnya dimana semua departemen mengatasnamakan kemiskinan dengan target program pedesaan. Sementara itu, disetiap provinsi dan kabupaten memiliki program pemberdayaan sendiri-sendiri yang tida saling berkaitan dengan sararan desa. Program ini pun sulit dikatakan sukses, justru aroma tak sedap dalam pemanfaatan dana-dana program yang merebak, hingga bermuara pada kasus-kasus pidana pimpinan dan pengurus desa.

Berbagai jurus telah dijalankan berbagai ramuan telah dihidangkan, namun yang luput dalam konteks pembangunan perdesaan adalah tersedianya lingkungan yang layak  sebagai bantalan pembangunan.
Lingkungan yang layak itu antara lain adalah terwujudnya kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif bagi individu untuk memeroleh pilihan-pilihan dalam mengerjakan kegiatan yang bersinggungan dengan kelangsungan hidup
Dari temuan yang tak sedap tentang dana desa dapat dijadikan evaluasi keseluruhan yang menyangkut dana desa. Baik dalam hal perencanaannya, pengelolaan, maupun pengawasannya.
Semoga dana APBN yang disalurkan kesetiap desa sebagai altar kesejahteraan tidak hanya menjadi fatamorgana.

Berita Lainnya :