Jalan Kita Masih Panjang



Pada hakikatnya, keempat misi negara-bangsa tersebut merupakan perwujudan imperatif moral Pancasila. Yudi latif sangat baik dalam mengelaborasi hal itu. Misi "melindungi" merupakan imperatif moral Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan. Bahwa setiap warga, apa pun latar primordial dan di mana pun berada, wajib dilindungi hak hidupnya, hak miliknya, dan martabatnya; baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
Misi "menyejahterakan" merupakan imperatif moral Keadilan Sosial. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan adalah bukti paling nyata idealitas Pancasila. Jalan mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak hanya mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitas masing-masing, mereka harus bergotong royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, dan ramah lingkungan. 
Misi "mencerdaskan" merupakan imperatif moral sila Kerakyatan (demokrasi) dan Keadilan Sosial. Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberatif-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi yang imparsial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan. 
Misi "melaksanakan ketertiban dunia" merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan antarsesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam membumikan prinsip ini, para pendiri bangsa telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal. (Yudi Latif, Kompas edisi 16 Agustus 2017).
Sekarang kita bisa berdebat tentang sejauhmana bangsa kita sudah memenuhi janji-janji kemerdekaan yang direpresentasikan melalui amanah konstitusi. Yang jelas, dalam  perwujudannya, hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi, bukan hanya dari otoritas pemegang kekuasaan bangsa ini, tapi seluruh komponen dan entitas bangsa ini juga harus mempunyai komitmen yang sama. 
Bung Karno menyatakan, “Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangunkan soal-soal; tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal."
Dari pernyataan Bung Karno itu, kita menginsafi, bahwa kemerdekaan bukanlah pertanda akhir dari perjalanan bangsa ini. Justru sebaliknya, kemerdekaan akan menjadi fase selanjutnya bagi bangsa ini dalam menggoreskan tinta sejarah masa depan. Kemerdekaan akan menjadi awal pintu masuk bagi persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang akan mendera bangsa ini. 
Untuk itu, mari bersatu. Jalan sejarah kita masih panjang. Segenap elemen bangsa harus bekerjasama dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Hilangkan kepentingan individual. Leburkan sekat-sekat sentimen promordialisme yang menyandera. Dan semoga Tuhan memberi petunjuk jalan kepada bangsa kita. Amien. Merdeka!!!!

Oleh Mahathir Muhammad Iqbal, Anggota Kaukus Penulis Muda Aliansi Kebangsaan dan Dosen UNIRA Malang

Berita Lainnya :