Please disable your adblock and script blockers to view this page


Jangan Lagi ada "Kegilaan"

Oleh: Abdul Wahid
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan pengurus AP-HTN/HAN


“Menghitung orang-orang gila di suatu negeri lebih sulit daripada menghitung orang-orang yang berakal”, demikian ungkapan  Canaries Birds yang sejatinya bukan ditujukan pada orang-orang yang sedang tidak sehat atau menderita kelainan jiwa (gila) di rumah sakit jiwa (RSJ), melainkan ditujukan pada orang-orang yang sehat atau akalnya tidak terganggu, namun pikiran, sikap, dan perilakunya menunjukkan “kegilaan’.
“Kegilaan” yang dimaksudkan dalam ranah ini merupakan wujud pikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan diri sebagai sosok manusia yang suka merancang, melakukan, dan mengembangkan disharmonisasi atau kekacauan sosial dimana-mana, sehingga atmosfir sosial lebih menampakkan masifikasi horor.
Manusia seperti itu tidak  senang kala ada saudara, teman, atau pihak yang berbeda dengan dirinya hidup dalam atmosfir kedamaian.

Manusia ini sangat membenci atau mendendam kalau orang lain menikmati suasana yang berbeda dengan dirinya.  Dirinya merasa tidak bisa bahagia kalau belum bisa menciptakan disharmonisasi pada sesamanya. Klaim kebenaran (truth claim) selalu saja dikedepankan sebagai logika utama untuk membenarkan “kegilaanya”.
 Dalam hidup manusia seperti itu, yang “menjajah” dirinya adalah dominasi ambisi dan kepentingan yang bisa memuaskanya, sehingga tidak peduli orang lain benar atau tidak, terganggu atau tidak  tetap saja dijadikannya sebagai obyek untuk menjadi korban atau bahkan “tumbalnya” secara massif dan dehumanistik.
Manusia seperti itu sering kita saksikan di tengah masyarakat. Mereka dengan senang atau arogannya menunjukkan “kegilaan”, yang diwujudkan dalaam bentuk mengajak atau bersedia diajak berkolaborasi dalam memproduksi radikalisme atau berbagai bentuk kekerasan dan pola berelasi yang mengedepankan paradigma adu domba.
Kalah dalam pertarungan di ranah apapun sebenarnya wajar. Siapapun yang berani bertarung dan mendukung kekuatan yang bertarung, idealitas atau normalitasnya harus siap menerima risiko apapun dari kompetisi yang diikutinya, termasuk dalam pesta demokrasi.
Dalam masyarakat beragama seperti di Indonesia ini, semestinya tidak  boleh terjadi munculnya reaksi berpola “kegilaan” di tengah masyarakat, termasuk dalam mereaksi kalah-menangnya Pilpres.  Tidak ada agama apapun di negeri ini yang membolehkan atau menoleransi pola “kegilaan” untuk menjawab atau memenuhi keinginan dalam mewujudkan dan memarakkan disharmonisasi dan ketidak-adaban.

“Jika manusia masih tetap jahat dengan adanya agama, bagaimana lagi jika tiada agama?~demikian kritik  Benjamin Franklin ketika menyaksikan sepak terjang “kegilaan” masyarakat beragama dalam upaya memenuhi ambisi-ambisinya yang cenderung melintasi batas demarkasi agama.
Kritik  Franklin itu secara filosofis sejatinya ditujukan untuk menyadarkan dan mencerdaskan serta mengonstruksi kembali masyarakat beragama yang sudah sangat  jauh menyapih agamanya, yang kehidupanya sampai terbaca seolah-olah berjalan tanpa payung  dan landasan agama akibat membela sesuatu yang diyakini dan di-amini-nya sebagai kebenaran dan kesahihan.
Franklin mengkritisi sikap dan perilaku pemeluk agama yang masih juga jahat pada  sesamanya, meskipun agama yang dipeluk melarang melakukannya. Pemeluk agama ini abai dengan kesejatian norma yang memerintahkannya  untuk jadi pemeluk agama yang humanis, demokratis,  beradab atau berkemanusiaan.
Ironisnya manusia sekarang dalam beberapa hal bisa berlaku melebihi yang disampaikan Franklin, artinya  manusia ini tetap melegalitaskan atau menstigmatisasikan dirinya beragama, namun agama ini digunakannya sebagai instrumen yang memerintahkannya untuk melakukan dan membenarkan “kegilaannya”. Pola radikalitas gampang dijadikannya sebagai opsi untuk melakukan eksekusi politik atau melampiaskan rasa dendamnya pada seserang atau sekelompok orang yang berbeda kepentingan.
Semestinya para petarung atau pemilih jalan yang berbeda di ranah kultur, yuridis dan politik, yang nota bene sebagai pemeluk agama sangat paham, bahwa di dalam agama itu terdapat doktrin yang mewajibkan setiap pemeluknya untuk membangun kehidupan yang mendamaikan, toleran, dan nirkekerasan, yang antara satu orang menghargai kebinekaan seseorang lainnya atau kelompok yang satu menghormati keragman kelompok lainnnya, sehingga tidak sampai terjadi apa yang ditakutkan oleh Thomas Hobbes kalau manusia itu sukanya “bellum omnium contra omnes” (saling bertikai antar kelompok).
Jika setiap pemeluk agama bisa bersikap dan berbuat seperti minimal “nasihat” Franklin itu, maka konstruksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini akan banyak diwarnai oleh atmosfir kebahagiaan (kedamaian). Masing-masing elemen sosial dan politik akan terpola atau terkonstruksi dalam kesibukan berkulturisasi untuk membangun masyarakat berkeadaban, sehingga produk apapun yang dihasilkan Lembaga-lembaga berkompeten yang menjadi representasi negara, tidak direaksinya dengan “kegilaan”, tapi dengan oposisi etis-humanistis
Sayangnya pemeluk agama, setidaknya sebagian seringkali belum menunjukkan kegairahan membangun atau mewujudkan masyarakat berkeadaban atau berkultur menyukai keragaman dan toleransi. Yang rentan (sering) ditunjukkan melalui sikap dan sepak terjangnya masihlah pola berelasi ketidakadaban (radikalistik), sehingga kalau tidak berdampak pada tereduksinya harmonisasi sosial da politik, juga terjadinya nestapa kemanusiaan.
Masih seringnya muncul pola-pola main hakim sendiri (eigenrichting), unjuk radikalistik, dan ekstrimistik untuk “mengadili” peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya yang berelasi dengan  perbedaan opsi politik dan keyakinan dalam  beragama adalah sampel konkrit yang mengindikasikan, bahwa mereka itu belum menjadikan hidup berkeadaban dalam berkeberagaman sebagai “proyek unggulan kemanusiaan” dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 Mereka menempatkan dirinya sebagai eksekutor-eksekutor atau sekumpulan “predator” yang menyingkirkan seseorang atau sejumlah orang yang berbeda aliansi keagamaan dan perpolitikan serta keyakinan  dengan dirinya atau siapapun yang dianggapnya sebagai obyek yang bersalah
Sikap dan perilaku pemeluk agama merupakan kunci yang menentukan konstruksi relasinya dengan Tuhan. Perilaku pemeluk agama yang bisa menentukan “kebenaran” beragamanya ini berbasis lintas kemanusiaan, kebinekaan, dan keharmonisan.  Sepanjang dalam relasi kemanusiaan dan  keberagamaannya terjaga dengan baik, maka perannya layak distigma sahih dan “saleh” dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. (*)

Berita Lainnya :