Jika Golput Pemenang Pilkada 2018

Suasana persaingan antar pasangan calon kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sudah mulai terasa sejak akhir tahun 2017. Pada awal tahun 2018 setelah para tim kemenangan terbentuk persaingan untuk meraih dukungan semakin sengit. Bahkan, saling menjatuhkan antar tim pasangan calon pun tidak bisa dihindari. Bukan hanya tim pemenangan, rakyat biasa yang menjadi pendukung fanatik pun tak mau ketinggalan untuk saling adu argumen, bahkan pendukung fanatik buta bisa jadi adu otot. Kejadian seperti ini sudah menjadi hal lumrah di tahun-tahun politik seperti saat ini. Karena yang namanya politik adalah peperangan sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan.
Mengaca pada tahun-tahun politik sebelumnya setelah pemilihan kepala daerah usai setelah yang menang dan yang kalah sudah ditentukan, biasanya perang antar kubu pun usai. Namun, janji-janji politik yang dijadikan jurus pada masa-masa kampanye hanyalah sebuah pemanis, banyak kepala daerah terpilih tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.

Kemiskinan dan pengangguran tetap merajalela, buktinya masih banyak rakyat Indonesia di berbagai daerah yang merantau ke negara lain demi kehidupan yang lebih baik. Hal ini menandakan gagalnya kepala daerah dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Jika masyarakat di suatu daerah sudah makmur, maka enggan mengadu nasib ke daerah lain apalagi ke negara lain. Sedangkan nasib para politisi berbanding terbalik dengan nasib rakyatnya, mereka semakin lama semakin kaya, baik yang menang maupun yang kalah waktu pemilihan.
   Dengan ini, jika rakyat sudah tidak begitu peduli lagi dengan pilkada 2018 menandakan bahwasannya pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah sama halnya dengan pemilihan umum (partai politik). Yang mana pada pemilu tahun 2014 golputlah sebagai pemenang, bukan partai politik tertentu. Berdasarkan data KPU jumlah golput pada pemilu 2014 sebanyak 24,89 persen jauh mengungguli PDIP sebagai peraih suara terbanyak dengan 18,95 persen suara. Bahkan pada pemilu 2009 angka golput mencapai 29,1 persen. Dengan ini menandakan kebanyakan masyarakat sudah banyak tidak percaya dengan orang-orang yang mencalonkan diri dengan menamakan wakil rakyat.
Melihat dari hasil pemilu pada tahun 2014 dan tahun 2009, bukan tidak mungkin akan terjadi pada pilkada 2018. Seperti yang terjadi di pilkada Purbalingga pada tahun 2015 yang menyatakan golput sebagai pemenang. Golput sebagai pemenang bisa dilihat dari partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya mencapai 60 persen, dengan angka hanya 60 persen pemilih sudah dipastikan golputlah sebagai pemenangnya. Dengan begini, jika golput yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2018 maka terjadi penurunan fanatisme masyarakat terhadap keberlangsungan pilkada 2018. Tentunya jika golput yang menang pada pilkada di suatu atau beberapa daerah mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para politisi di berbagai daerah disebabkan pada pilkada periode sebelumnya hanya obral janji dan tidak terealisasi. Sebagai masyarakat yang semakin terbuka dan semakin cerdas tentunya masyarakat menginginkan banyak perubahan dan menaruh harapan besar pada pasangan calon yang didukung namun ternyata hasilnya jauh dari harapan jadi wajar jika banyak yang memilih apatis terhadap pilkada pada tahun 2018 ini.
Kedua, masyarakat mungkin sudah muak dengan cara para calon pemimpin daerah dan timnya dalam berkampanye. Sebab, tidak bisa dipungkiri banyak anggota tim kemenangan pasangan calon saling serang antar kubu, sehingga lupa pada program yang akan dilaksanakan jika terpilih nantinya. Meskipun programnya disampaikan tapi tidak segencar saling serangnya dalam mencari kelemahan antar kubu. Sehingga terkesan gagah-gagahan antar kubu pasangan calon seperti bilang “Inilah hebatnya kami”. Padahal tujuan utama mencalonkan diri menjadi pemimpin suatu daerah tak lain untuk mensejahterakan rakyat bukan menjadi orang yang paling dinomorsatukan atau diagungkan oleh masyarakat tanpa melakukan suatu perubahan besar terhadap daerah yang dipimpin.

Ketiga, para tim kemenangan di sosial media tidak santun sehingga membuat penilaian masyarakat mempengaruhi citranya terhadap pasangan calon. Meskipun pasangan calon dikenal sebagai pribadi yang baik tapi jika orang-orang yang berkampanye di sosial media adalah orang yang tidak santun dan terlalu berlebih-lebihan dalam memuji dukungannya dan berlebih lebihan dalam mencaci lawannya sehingga keluar kata-kata tidak santun, jelas bisa memperburuk citra pasangan calon. Apalagi jika orang yang berkampanye menggunakan akun pribadi, selain memperburuk citra dukungannya, tentunya memperburuk citra diri sendiri. Sebab, sosial media sedikit banyak menggambarkan siapa pemilik akunnya. Jika semua tim pasangan calon tidak santun di sosial media bisa berakibat masyarakat malas untuk memilih siapapun yang mencalonkan diri, sehingga ujung-ujungnya golput.
Keempat, semua pasangan calon orang-orang terpilih yang memiliki segudang prestasi dalam kepemimpinan. Sehingga membuat masyarakat bingung untuk memilihnya dan memutuskan untuk golput daripada berperang argumen yang hanya menghasilkan capek dan permusuhan. Sebab, dalam politik orang yang baik bisa dipandang tidak baik bahkan akan dicari-cari kesalahannya oleh lawan politiknya. Sedangkan masyarakat yang cerdas memilih apatis, toh pasangan calonnya orang baik semua sehingga masyarakat rela siapa saja diantara pasangan calon yang akan memimpin daerahnya. Faktor yang keempat ini sepertinya sulit terjadi di Indonesia. (*)

Oleh Sihabuddin, alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Berita Lainnya :

loading...